REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR Hetifah Sjaifudian mengatakan keterwakilan perempuan dalam kancah perpolitikan nasional khususnya di parlemen masih rendah. Ia mengungkap, di DPR saja saat ini keterwakilan perempuan ada di angka sekira 18 persen. Hal ini berarti masih kurang dari kuota keterwakilan yang diatur dalam perundangan yakni 30 persen.
"Tentu saja masih belum cukup signifikan yaitu di seputaran 18 persen dari harapan sekurang-kurangnya 30 persen," ujar Hetifah kepada wartawan pada Kamis (21/12).
Ia pun mendorong perempuan ikut proaktif, terutama menjelang Pemilu 2019 mendatang. Menurutnya, perlu ditingkatkan motivasi dan kepercayaan diri para perempuan yang ikut terlibat dalam politik nasional maupun daerah.
"Tinggal 14 bulan lagi, pahami aturan mainnya, susun strategi dan tim yang baik, lakukan pendekatan dengan masyarakat dan lindungi diri dari kemungkinan adanya kecurangan," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar tersebut.
Hetifah menilai, selain diubah di partai dan parlemen, yang penting bukan semata keterwakilan di struktur tapi juga dalam kultur berpolitik. Sebab dengan kondisi saat ini, perempuan masih sulit menempati posisi strategis.
"Selama politik masih bersifat transaksional sangat sulit bagi perempuan yang kompeten dan berintegritas untuk maju dan meraih posisi-posisi strategis," kata Hetifah.
Sebelumnya Hetifah juga mengatakan, Golkar menjadi partai yang terus berkomitmen terhadap kuota keterwakilan perempuan yakni 30 persen di kepengurusan tingkat Dewan Pimpinan Pusat. Namun hal itu tidaklah cukup, terutama dalam jajaran pengambil keputusan.
"Dalam jajaran pengambil keputusan tertinggi belum terepresentasikan secara optimal dan umumnya perempuan terkonsentrasi pada bidang dan posisi yang kurang strategis," kata Hetifah.
Hal sama diungkapkan Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafidz yang menilai perlu didorong kembali keterwakilan perempuan dalam politik maupun di parlemen
"Perlu banyak lagi perempuan didorong untuk maju di eksekutif, tidak hanya kepala daerah ya tapi di jabatan eksekutif lainnya, termasuk menteri. Kita masih kurang di legislatif, lebih lagi di eksekutif," kata Meutya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
