REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pascapencabutan moratorium Reklamasi Teluk Jakarta oleh Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) tetap menolak proyek tersebut. Menurut Kiara, pencabutan moratorium reklamasi sebabkan ruang strategis untuk nelayan terampas.

"Laut bagi mereka itu kan seperti ladang, tempat mereka bekerja. Dengan dicabutnya moratorium maka mereka ruang strategisnya terampas," kata Sekretaris Jenderal Kiara, Susan Herawati ketika dihubungi pada Senin (9/10).

Menurut Susan, beberapa bulan terakhir penghasilan nelayan kembali stabil setelah dihentikannya reklamasi. Dilanjutkannya reklamasi dikhawatirkan tangkapan hasil laut kembali menurun masyarakat sengaja dimiskinkan secara terstruktur oleh pemerintah.

"Ini yang jadi ironi. Kita negeri bahari yang nelayannya sulit untuk melaut," lanjut Susan.

Sementara itu, nelayan kerang hijau di pesisir Kaliadem juga menolak keras dilanjutkannya reklamasi. Mereka khawatir, tidak ada masa depan yang cerah bagi nelayan.

"Kami kan sehari-hari di laut, mencari makan di laut. Kalau reklamasi jalan terus nanti bagaimana anak cucu kami? Pemerintah kan enggak selamanya menanggung hidup kami," kata Ipa Sarira pada Senin (9/10), seorang nelayan kerang hijau yang juga merupakan istri dari Kalil, wakil ketua Kelompok Nelayan Tradisional di Muara Angke.

Hingga saat ini, di rumah Kalil dan Ipa masih terpampang spanduk bekas demo menolak reklamasi. Menurut Ipa, suaminya hingga kini masih menolak keras proyek reklamasi tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika