REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyarankan pemerintah agar melakukan rapat konsultasi dengan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meminta pendapat terkait Pemilu serentak. Langkah ini untuk mengakhiri polemik terkait ambang batas partai politik mengajukan calon presiden.

"Kami berharap pemerintah juga melakukan rapat dengan Mahkamah Konstusi untuk meminta pendapatnya atau masukan karena yang memutuskan Pemilu serentak itu dari MK, posisi hukumnya seperti apa," kata Taufik di Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin (10/7).

Dia menjelaskan ambang batas parpol mengajukan calon presiden atau presidential treshold masih menjadi perdebatan atau tarik ulur antara DPR dan pemerintah sehingga kelihatannya sudah mencapai titik kejenuhan. Taufik mengatakan proses di Pansus tetap pada tiga opsi, yaitu 0 persen, 10-15 persen, dan 20 persen.

"Artinya, saya hanya bisa mengusulkan coba dilaksanakan rapat konsultasi yang sudah disampaikan pimpinan DPR ke Presiden," ujar dia. 

Politisi PAN itu mengatakan ada fraksi yang menilai 0 persen dengan alasan Pemilu Serentak maka mengacu pada hasil pileg yang mana. Sedangkan ambang batas 10-15 persen itu merupakan titik tengah antara 0 dan 20 persen. "Sedangkan yang dari pemerintah 20 persen karena merujuk pemilu sebelumnya," kata dia. 

Taufik menilai kalau hanya berkutat di sisi itu saja maka harus ada pandangan baru dari pihak yang dulu memberikan putusan pemilu secara serentak, yaitu MK. Menurut dia, jika pemerintah masih tetap berpandangan harus 20 persen sedangkan DPR terbelah dua maka tidak ketemu. 

Padahal, DPR dan pemerintah masih harus membahas empat poin lain. Empat poin ini, yaitu ambang batas parlemen, metode konversi suara, sistem pemilu, dan sebaran daerah pemilihan, menjadi salah satu bagian kesempurnaan revisi UU Pemilu. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika