REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agun Gunandjar Sudarsa menyebut KPK sedang berpolitik dengan cara melakukan pembentukan opini terkait kewenangan lembaga lain. KPK membangun opini seolah apa yang dikerjakan dan akan dijalan DPR suatu kejahatan.
"Jika KPK sebagai penyelenggara negara dalam penegakan hukum melakukan pembentukan opini terkait kewenangan lembaga lain maka KPK secara sadar sedang berpolitik yaitu menerapkan pertimbangan-pertimbangan politik saat menjalankan tugas," kata Agun dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Senin (10/7).
Agun menerangkan selama ini KPK tidak kooperatif dengan Pansus Hak Angket. Bahkan, KPK menempatkan posisinya sebagai lawan terhadap DPR. KPK juga mengkritisi fungsi DPR melakukan pengawasan lewat hak angket.
Dia menyebutkan beberapa hal yang menuai kritikan, yaitu legalitas Pansus Hak Angket, kunjungan ke BPK, kunjungan ke Lapas Sukamiskin, dan seterusnya. Seolah, tindakan Pansus Hak Angket melakukan kegiatan tersebut sebuah kejahatan.
Agun menyebutkan, opini Pansus Hak Angket melakukan kejahatan melalui komentar menghalangi pemberantasan korupsi, melindungi koruptor, melemahkan KPK, dan ingin membubarkan KPK.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
