REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kehadiran Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Ketua Bidang Perdagangan dan Industri Partai Golkar Erwin Aksa ke kediaman Prabowo dalam perayaan kemenangan Pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno menyiratkan sejumlah pertanyaan.
Hal ini lantaran, Partai Golkar mendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat yang justru menelan kekalahan di Pilkada DKI tahap kedua.
Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengaku terkejut dengan kehadiran Aburizal dan Erwin pada saat Partai Golkar bersama tim pendukung Ahok menelan kekalahan.
"Saya juga terkejut, tidak menyangka beliau ikut hadir dalam perayaan pemenangan calon yang bukan diusung Partai Golkar," kata Agung Laksono saat dihubungi Republika.co.id, Jumat (21/4).
Karena itu, menurutnya Partai Golkar akan memanggil yang bersangkutan untuk menjelaskan kehadiran dua kader partai berlambang pohon beringin tersebut. Golkar akan meminta penjelasan apakah benar kehadiran tersebut diundang semata atau memang sejak awal Ical, sapaan akrab Aburizal membantu pemenangan Anies-Sandi.
"Kalau betul nyata ambil bagian ikut pemenangan Pak Anies saya kira itu membelot dari kebijakan partai dan pelanggaran itu ada sanksinya, tapi saya tidak tahu (sanksinya), yang saya dengar, Pak Idrus akan panggil mereka," kata Agung.
Mantan Ketua DPR RI tersebut menilai, yang dilakukan kedua kadernya tersebut tidak tepat lantaran di sisi lain, Partai Golkar bersama partai lain berjuang untuk memenangkan pasangan Basuki-Djarot. "Masalahnya ini kan begitu banyak kader Partai Golkar harus berjuang," kata Agung.
Baca juga, Anies-Sandi Unggul di Semua Lembaga Survei Ternama.
Ia menilai langkah tegas diperlukan agar tidak ada diskriminasi bagi kader partai yang diketahui tak mengikuti kebijakan partai. Namun ia tidak bisa memastikan sanksi apa yang akan dijatuhkan kepada yang bersangkutan, termasuk kepada Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Titiek Soeharto.
Selain itu, ia menilai, langkah tegas perlu dilakukan agar tidak terulang dalam Pemilu mendatang. Ini mengingat akan ada gelaran Pilkada 2018 pada Juni 2018. Agung tidak menginginkan, ada kader yang bertolak belakang dengan keputusan yang telah diambil partai.
"Tapi memang ini jadi pelajaran ke depan Pilkada seretak. Sebaiknya ya ini jangan terulang lagi. Misalnya nanti Pilkada Sumatera Utara, maka setelah diproses bahwa proses yang benar siapapun yang diputuskan ya dipatuhi oleh para kader," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika