REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar menyampaikan kepolisian akan mengerahkan 66 ribu personelnya untuk mengamankan jalannya pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Polisi nantinya juga akan dibantu oleh unsur TNI dan anggota perlindungan masyarakat untuk meminimalisir berbagai gangguan keamanan.
“Kalau personel itu 66 ribu, itu angka petugas keamanan Polri, dibantu unsur TNI, kemudian untuk berkaitan dengan ancaman itu yang pertama gangguan di TPS,” kata Boy di Mabes Polri, Jakarta, Senin (17/4).
Selain mengamankan TPS, polisi juga akan melakukan patroli di luar TPS. Berbagai potensi ancaman keamanan lainnya seperti teror akan dideteksi dengan mengerahkan intelijen.
Pola pengamanan akan dilakukan dengan mengerahkan satu anggota kepolisian, satu anggota TNI, dan juga dua anggota perlindungan masyarakat di tiap TPS. Menurut Boy, pola pengamanan yang diterapkan kali ini merupakan pola yang berbeda dan juga yang pertama kali dilakukan untuk mencegah berbagai potensi keamanan.
“Pilkada sebelumnya polanya 1 polisi 3 TPS, 6 linmas. Sekarang ini, satu polisi satu TPS. Ada satu TNI juga, plus dua linmas. Ini pola yang berbeda dan baru pertama kali kami lakukan untuk mencegah potensi-potensi yang tidak diinginkan,” kata Boy.
Pengamanan Jakarta selama penyelenggaraan pilkada DKI putaran kedua ini, kata dia, akan diperketat. Hampir setiap sudut kota dan titik-titik perbatasan dilakukan kegiatan patroli dalam skala yang besar.
“Itu akan mobile melakukan aktivitas itu di luar yang di TPS. Termasuk lingkar luar Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, petugas-petugas kita. (Kami) Imbau masyarakat lakukan seperti biasa jangan menimbulkan kekhawatiran,” kata Boy.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
