REPUBLIKA.CO.ID, NADI – Peran delegasi perempuan Indonesia dalam ajang Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) ke-25 di Nadi, Fiji yang berlangsung 15-19 Januari 2017 dipuji negara lain. Keaktifan delegasi Indonesia dalam mengusung isu ‘Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan’ mendapat apresiasi penuh.
Apresiasi ini tak lepas dari upaya delegasi Indonesia yang sejak awal berupaya mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menjadi resolusi dimasukkan dalam kesepakatan akhir APPF. Inisiatif ini mendapat dukungan dari mayoritas negara Asia Pasifik hingga disepakati menjadi salah satu dari 21 resolusi.
“Peningkatan perempuan sangat penting (dalam demokrasi). Saya juga menjadi Ketua Parlemen pertama dalam sejarah Fiji,” kata Ketua Parlemen Fiji menanggapi resolusi Indonesia tentang ‘Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan’, di Nadi, Fiji, Rabu (18/1).
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), Nurhayati Ali Assegaf, mengatakan, upaya delegasi Indonesia untuk memasukkan isu tentang perempuan dalam ajang tahunan ini melalui perjalanan cukup panjang. Ia bersama delegasi Indonesia mulai mengusulkannya sejak gelaran APPF ke-23 di Ekuador.
Parlemen Asia Pasifik Setujui Draf Resolusi Usulan Indonesia
Upaya itu selangkah berhasil dengan disepakati adanya Woman Parliamentary Meeting dalam APPF ke-24 di Kanada tahun 2016. Nurhayati sebagai delegasi Indonesia ditunjuk sebagai wakil pemimpin pertemuan parlemen perempuan ini. Sementara pemimpin pertemuan disepakati dari tuan rumah penyelenggara.
Woman Parliamentary Meeting akhirnya berlanjut dalam APPF ke-25 di Fiji. Nurhayati sebagai wakil pemimpin pertemuan tersebut mengusulkan agar pertemuan parlemen perempuan masuk dalam agenda resmi tahunan APPF. Dalam dua tahun terakhir, pertemuan parlemen perempuan selalu dilaksanakan sehari sebelum pembukaan resmi APPF.
Menurutnya, perempuan mengambil peran lebih dibandingkan setengah populasi lain dan sering kali berada di depan. Mereka sangat rentan dan tekena dampak yang lebih besar, dibandingkan para lelaki, akibat kemiskinan, perubahan iklim, ketahanan pangan, kurangnya perawatan kesehatan, serta krisis ekonomi global.
Dilihat dari segi parlemen, lanjut politikus Partai Demokrat ini, masing-masing perwakilan perempuan di parlemen di Asia Pasifik masih berada di bawah 19,2 persen. Sayangnya, perwakilan perempuan di Pasifik lebih rendah yakni 16,4 persen, tertinggal di bawah representasi yang diinginkan yaitu 30 persen.
Oleh karena itu, menurut Nurhayati, Indonesia meyakini bahwa peran kepemimpinan dan perwakilan perempuan dibutuhkan di tingkat parlemen. Partisipasi perempuan di parlemen sangat penting dalam rangka memperjuangkan hak-hak dasar kesetaraan, keadilan sosial, hak asasi, perihal pelecehan, dan demokrasi.
Keberhasilan Indonesia dalam menempatkan lebih banyak perempuan dalam pengambil kebijakan dan keputusan-keputusan penting menjadi inspirasi negara lain. Sebagai negara mayoritas berpenduduk muslim, Indonesia mampu membuktikan bahwa Islam, perempuan dan demokrasi bisa tumbuh dengan baik.
“Keterlibatan perempuan di indonesia mereka juga apreaiasi karena peran perempuan indo di forum ini. Artinya Indo sebagai negara demokrasi terbesar ketiga didunia dgn mayoritas penduduknya muslim, artinya Islam compatible kepada demokrasi,” ujar dia.
Anggota BKSAP yang ikut delegasi, Desy Ratnasari, menambahkan, Indonesia juga telah memberikan kesempatan yang luas kepada kaum perempuan. Hal ini akan memberika ruang yang luas kepada kaum perempuan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan politik.
Parlemen Indonesia juga telah mengalokasikan peningkatan anggaran kepada pemerintah untuk menjalankan program peningkatan kemampuan dan capacity building serta berbagai pelatihan. Di dalam parlemen Indonesia peran perempuan semakin besar bahkan bisa menduduki pimpinan dalam komisi-komisi maupun alat kelengkapan dewan.
Delegasi perempuan Indonesia lainnya di APPF, Rahayu Saraswati, mengatakan, dalam forum ini Indonesia banyak berkolaborasi dengan beberapa negara di antaranya Australia, Mexico, Selandia Baru dan lainnya dalam memuluskan isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan untuk menjadi resolusi bersama. Mereka semua sama-sama menginginkan keterlibatan perempuan yang lebih besar dalam ekonomi, politik, budaya dalam setiap negara di Asia Pasifik.
“Dan ini menjadi hal yang akhirnya banyak negara ikut mendukung dan menjadi kebanggaan kita bersama. Indonesia dilihat sangat aktif, juga diterima dengan baik dan diberikan salut yang luar biasa serta diapresiasi oleh negara-negara lain,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika