Kamis 12 Jan 2017 12:08 WIB

Aher Terus Genjot Peran Saber Pungli untuk Tekan Korupsi

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Agus Yulianto
Gubernur Jawa Barat sekaligus Ketua Umum PB PON dan Peparnas 2016 Jabar Ahmad Heryawan memberi pemaparan saat mengumumkan hasil tes doping terhadap atlet PON dan Peparnas 2016 di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (9/1).
Foto: Republika/Mahmud Muhyidin
Gubernur Jawa Barat sekaligus Ketua Umum PB PON dan Peparnas 2016 Jabar Ahmad Heryawan memberi pemaparan saat mengumumkan hasil tes doping terhadap atlet PON dan Peparnas 2016 di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (9/1).

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan terus menggenjot peran tim sapu bersih pungli (Saber Pungli) yang dimiliknya. Ini dilakukan, untuk menekan perilaku dan tindakan korupsi atau pungli di lingkungan pemerintahan.

Menurut Aher, begitu dia biasa disapa, upaya pemberantasan korupsi dan pungli merupakan pekerjaan yang tidak mudah dan butuh dukungan penuh dari seluruh masyarakat.  “Selain itu kita terus dukung upaya tim Saber Pungli agar bisa bekerja sesuai fungsi yakni intelejen, pencegahan, penindakan dan yustisi,” ujar Aher, Kamis (12/1).

Ia percaya keberadaan Satgas yang dibentuk 2016 lalu ini, mampu mendorong komitmen dalam memberantas pungli khususnya dilingkungan aparatur negara. “Sehingga prinsip good governance, clean governance, benar - benar dapat diwujudkan bersama-sama,” katanya.

Dikatakan Aher, pada intinya, praktik pungli tidak lah dipandang besar kecilnya (pungutan). Tetapi, yang Ia harapkan adalah hadirnya sebuah layanan publik yang betul-betul bebas dari pungli, bebas dari kerusakan, bebas dari moral yang buruk, yang secara akumulatif merupakan sebuah tindakan yang merugikan orang banyak.

Aher pun mengajak masyarakat luas untuk turut mengawasi kinerja pemerintah. Khususnya, Pemprov Jabar, dan seluruh pemkab/pemkot di Provinsi Jawa Barat. "Silakan laporkan bila terdapat tindakan diluar aturan yang berlaku baik secara langsung ataupun tidak langsung," katanya.

Pelaporan, kata dia, bisa melalui media elektronik atau pun non- elektronik dalam bentuk pemberian informasi, pengaduan, pelaporan, dan atau bentuk lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menurut Aher, peran serta masyarakat sekecil apapun akan turut berpengaruh terhadap kinerja pemerintah dan pembangunan secara menyeluruh. Khususnya, dalam soal alih kelola SMA/SMK yang mulai berjalan pun dirinya menekankan agar para guru tidak terjebak dalam perilaku korupsi.

Disdik ke depan, kata dia, harus bersih, tidak boleh ada penyimpangan, pungli dan Korupsi di Disdik di daerah - daerah. "Kami ingin membuat sekolah itu betul-betul kawasan bersih pungli dan korupsi," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement