REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Fikri Faqih menyebut akurasi data menjadi permasalahan dalam penyaluran bantuan tunai di Indonesia. Ia mengatakan pemerintah harus menyiapkan data akurat agar penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada anak yatim piatu tidak salah sasaran.

"Problematika di negeri kita itu, adalah tidak beresnya data," katanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (4/1).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan, sejumlah bantuan tunai seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) adalah skema untuk mengurangi disparitas kesejahteraan di masyarakat. Kendati demikian, Fikri mengatakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang pernah diberikan pemerintah justru memperlebar kesenjangan antara kaya dan miskin.

Namun, Fikri menyebut, sejumlah negara berkembang mengatasi kesenjangan tersebut dengan bantuan transfer tunai. Sayangnya, ia mengatakan, akurasi data masih menjadi permasalahan dalam penyaluran bantuan.

"Yang dirilis menggunakan data tahun 2011 hingga kini sudah rbeberapa kalau di verivali (verifikasi dan validasi) oleh Kemsos, tetapi tak kunjung akurat," ujarnya.

Fikri menyebut, hal tersebut berdampak pada banyaknya kasus bantuan salah sasaran. Ia khawatir dengan adanya penambahan kriteria sasaran penerima manfaat KIP oleh pemerintah. "Sekarang ada kriteria penerima baru, yakni yatim. Sudah siapkah pemerintah dengan data yatim yang update dan akurat," ucapnya.

Fikri menyarankan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) harus menyamakan data anak yatim di seluruh Indonesia dengan data Kemsos, dinas sosial di masing-masing provinsi, dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

"Tentu harus terus dilakukan perbaikan data, updating data," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika