REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dinilai perlu memperhatikan proses penanganan pascatanggap bencana terkait gempa di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh. Misalnya saja soal kebutuhan untuk rekonstruksi, mengingat gempa bumi ini cukup menimbulkan kerusakan bangunan yang tidak sedikit. 

Berdasarkan informasi, telah banyak sekolah dan rumah ibadah yang rusak, juga rumah-rumah penduduk dan infrastruktur lainnya," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis, Rabu (7/12) malam.

Di sisi lain, Iskan juga meminta pemerintah segera berkoordinasi dengan BNPB dan Kementerian Sosial dalam memutuskan skala bencana gempa bumi ini. Tujuannya untuk menentukan pakah menjadi bencana nasional atau bukan.

Diketahui pada Rabu (7/12) pagi, terjadi gempa berkekuatan 6,5 Skala Richter (SR) yang berlokasi di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Nangroe Aceh Darusalam. Menurut anggota tim kantor kepresidenan untuk Gempa Aceh, Ifdhal Kasim, hingga saat ini, jumlah korban tewas mencapai 94 jiwa, korban luka berat 73 orang dan korban luka ringan 122 orang.

Iskan berdoa semoga masyarakat di Aceh diberikan kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi musibah tersebut. "Dan bagi seluruh elemen bangsa ini kita berharap bisa berempati dan dapat memberikan bantuan bagi para korban yang saat ini memerlukan uluran tangan dari kita semua," ujarnya.

Iskan juga berharap pemerintah dapat mengkordinasikan penanganan bencana dan secara sigap  memberikan bantuan. Pemerintah dan pihak-pihak yang berwenang lainnya diharapkan segera memberikan bantuan secepatnya kepada korban yang terdampak.

Iskan mendorong adanya kerja sama dan koordinasi yang baik antara pihak-pihak yang relevan menangani bencana ini, antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dalam menghadapi tanggap darurat saat ini, kata dia, diperlukan kordinasi yang baik antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan BNPB sehingga dapat membantu korban terdampak secara maksimal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika