REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejakgung) mengharapkan Bareskrim Polri untuk segera melimpahkan berkas kasus dugaan penistaan atau penodaan agama Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Kejakgung mengaku, telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik Bareskrim Mabes Polri kasus tersebut.
"Kita tunggu berkasnya seperti apa. kita harapkan secepat mungkin bisa dikirimkan ke kejaksaan," kata Jaksa Agung HM Prasetyo di Jakarta, Jumat (18/11).
Dia memprediksi, penyidikan kasus Ahok tersebut akan berlangsung cepat mengingat Bareskrim Polri telah memeriksa semua pihak terkait kasus tersebut. "Asumsinya tadi, penyidikannya sudah akan sempurna karena semua sudah dilakukan oleh penyidik. Tentunya kita berharap akan meringankan tugas kita dalam penelitian berkas perkaranya, nanti untuk bisa kita limpahkan ke pengadilan. Biar hakim memutus seperti apa," katanya.
Bareskrim Polri pada Rabu (16/11) telah menetapkan Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Ahok dijerat dengan Pasal 156 a KUHP Jo Pasal 28 Ayat 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Kendati demikian, polisi tidak melakukan penahanan terhadap Ahok menyusul ditetapkannya dia sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan hal itu karena tidak semua penyidik setuju bahwa dalam kasus Ahok terdapat unsur pidana.
"Penahanan itu harus memenuhi dua syarat objektif bahwa di kalangan penyidik harus ada pendapat mutlak kalau itu unsur tindak pidana. Dalam gelar perkara kemarin, jelas ada perbedaan pendapat. Karena unsur objektif yang menyatakan pidana tidak mutlak, maka tidak dilakukan penahanan," kata Jenderal Tito di Mabes Polri, Jakarta, Rabu.
Alasan kedua, penahanan tidak dilakukan karena pihak Bareskrim menganggap Ahok cukup kooperatif. "Kabareskrim menyebut yang bersangkutan kooperatif, mau datang mengklarifikasi," ujarnya. Selain itu, Ahok yang saat ini sedang maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta juga memperkecil kemungkinan yang bersangkutan untuk melarikan diri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika