REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Wawancara Gubenur nonaktif yang juga Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan salah satu stasiun televisi asing dengan menuduh peserta Aksi Damai 4 November mendapatkan bayaran sebesar Rp 500 ribu.

Anggota DPD Fahira Idris mengatakan pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang tidak berdasar dan berpotensi menimbulkan kegaduhan baru lagi. Ia meminta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menarik ucapannya dan minta maaf.

'Pak Basuki ini kapan kapoknya sih. Energi bangsa ini sudah banyak terkuras soal pernyataan dia di Kepulauan Seribu dan sekarang sudah mulai tenang. Bukan malah ikut mendinginkan suasana, malah membuat suasana jadi tidak kondusif lagi,'' kata Fahira, dalam keterangan persnya, Jumat (18/11).

Fahira mengungkapkan, selama kebiasaan Ahok yang sering berbicara tanpa mengandalkan fakta dan tipis sensitivitas terus dilakoninya, maka selama itu juga berbagai persoalan akan membayanginya.

Ia meminta, setidaknya Ahok menghargai berbagai upaya yang telah dilakukan Presiden Jokowi untuk menenangkan masyarakat dan mendinginkan situasi usai Aksi Damai 4 November, terlepas upaya yang dilakukan Presiden itu masih banyak yang mengkritisi.

''Ini jadinya kalau merasa dirinya bukan bagian dari masalah, jadi rasa sensitivitasnya tipis. Merasa benar, yang lain salah,'' ujarnya.

Fahira mengimbau, hormati Presiden Jokowi yang telah membangun komunikasi dengan berbagai pihak. Presiden Jokowi harus menegur keras Ahok, karena pernyataan Ahok ini sangat kontraproduktif dengan segala upaya yang telah dilakukan Presiden dalam mendinginkan suasana usai Aksi 4 November 2016.

''Kalau mau kondisi bangsa ini tenang, Presiden harus menegur keras dan mengultimatum saudara Basuki agar menjaga mulutnya,'' ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika