REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persoalan hunian warga DKI Jakarta menjadi salah satu fokus yang akan diselesaikan pasangan cagub dan cawagub Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Pasangan nomor urut tiga ini menggagas beberapa program untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk memiliki hunian.
"Ada penataan kampung, kredit rumah berbasis tabungan dan mempermudah investasi rumah susun, serta mengadakan bank tanah," kata Anies di Jakarta, Jumat (11/11).
Anies menjelaskan, permasalahan terkait agraria yakni mahalnya harga tanah di Ibu Kota yang berimbas pada harga jual rumah harus dikendalikan. Menurut mantan menteri pendidikan dan kebudayaan ini, perlu adanya intervensi dari pemerintah untuk mengendalikan harga tanah tersebut.
Untuk itu, kata dia, Anies-Sandi mengadakan program bank tanah. Melalui BUMD, lanjut Anies, nantinya pemerintah akan mengendalikan harga tanah melalui kegiatan jual beli tanah dengan pendataan admisnitrasi yang akuntabel. "Nantinya dapat dimanfaatkan untuk hunian juga," katanya.
Anies mengatakan, penataan kampung juga merupakan hal yang harus diprioritaskan. Jakarta, kata dia, sebenarnya memiliki penataan kampung yang cukup baik bahkan diakui oleh dunia melalui program Muhammad Husni Thamrin. Namun, kini Jakarta justru dilihat oleh dunia sebagai kota yang kumuh akibat inisiatif kampung deret yang tak kunjung terrealisasi.
"Kami akan memulai kembali program MH Thamrin Plus yang mengintregasikan perbaikan infrasuktur dasar (saluran, air bersih, pengolahan sampah) serta merealisasikan kampung deret dengan aktif melibatkan warga baik dari perencanaan hingga pengelolaan," ujar dia.
Selanjutnya, para pekerja maupun masayarakat Jakarta yang berpenghasilan menengah ke bawah juga harus diperhatikan. Mereka kerap kesulitan membayar uang muka rumah. Biaya yang berkisar 30 persen untuk uang muka rumah, kata Anies, dirasa sebagian besar masyarakat cukup berat.
Anies bersama Sandiaga akan mendorong bank daerah untuk mengganti persyaratan uang muka dengan jumlah tabungan calon konsumen yang disesuaikan dengan harga rumah. Nantinya, kata Anies, calon pembeli tidak perlu mengumpulkan uang muka, tapi hanya perlu memiliki jumlah tabungan yang cukup selama masa tertentu, misalnya 6 sampai 12 bulan.
Cagub yang diusung Gerindra dan PKS ini juga menyatakan akan merevisi aturan tentang investasi rumah susun. Selama ini, kata dia, Perda DKI Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan Peraturan Zonasi dirasa memberatkan pengembang karena harga lahan yang mahal dan terbatas. Hal itu diperparah berbelitnya prosedur investasi bagi pengembang.
"Perlu ada deregulasi dalam investasi rumah susun serta peran aktif pemerintah untuk membangun rumah susun, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Anies.
Program hunian untuk warga ini merupakan program kelima yang telah dirilis pasangan Anies-Sandi dari 23 janji kerja mereka. Empat program sebelumnya yang telah dirilis yakni program memuliakan perempuan, program melahirkan 200 ribu pengusaha baru, Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kepulauan Pembangunan Mandiri untuk Kepulauan Seribu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika