Selasa 01 Nov 2016 20:03 WIB

Istana Minta Gagasan Danny Pomanto di Rapat Kabinet Terbatas

Wali Kota Makassar Muhammad Ramdhan Pomanto
Foto: Youtube
Wali Kota Makassar Muhammad Ramdhan Pomanto

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan 'Danny' Pomanto untuk kesekian kalinya diundang dalam Rapat Kabinet Terbatas bersama Walikota Surabaya, Bandung, Semarang, Tangerang dan Solo yang juga dihadiri beberapa Menteri Kabinet Kerja yang dipimpin langsung oleh Presiden RI dan Wakil Presiden RI di Istana Negara, Jakarta, Selasa (1/11).

Rapat kabinet terbatas ini membahas tentang Koordinasi Pengelolaan Sampah (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dan kesiapa beberapa Kota yang ditunjuk. Danny mengatakan untuk kebutuhan PLTSa diperlukan lahan seluas 10 Ha dari kebutuhan lahan yang ada. Sedangkan Pemkot Makassar sendiri telah membebaskan lahan seluas 2,5 hektar.

Karena itu menurutnya sejak digulirkannya wacana pembangunan PLTSa pada akhir tahun lalu, hingga kini 58 investor dari berbagai negara semisal Amerika Serikat, Jerman, Korea, Polandia, dan Cina telah mengajukan proposal dan melakukan expo secara transparan sebagai bahan pertimbangan untuk ikut tender di Makassar.

Lanjut Danny, Oktober tahun ini, Pemkot Makassar akan menggelar tender investasi bagi pembangunan PLTSa, dan di bulan Desember telah ada pemenang tender yang dapat segera melakukan survei lokasi. “Teknologi yang ditawarkan tiap investor berbeda. Jadinya kita membuka tender investasi,” jelas Danny.

Sementara itu, Kabag Humas Pemkot Makassar Firman Hamid Pagarra yang mendampingi wali kota berlatar belakang arsitek ini menyampaikan bahwasanya manajemen sampah perkotaan di Makassar memang telah dikelola dengan mengandalkan bank sampah yang tersebar 14 kecamatan dan 143 kelurahan dengan konsep 3R (Reuse, Reduce, and Recycle). Cara ini dinilai efektif mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA Antang.

"Guna mendukung pembangunan PLTSa, Pak Wali juga telah berkordinasi dengan sejumlah instansi di antaranya Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, BKPM (Badan Kordinasi Penanaman Modal), serta PLN," jelas Firman.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement