REPUBLIKA.CO.ID, MANGUPURA, – Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, melakukan langkah proaktif dalam pencegahan tindak pidana korupsi dengan meningkatkan pengawasan dan pengendalian sistem pemerintahan. Langkah ini diungkapkan oleh Sekda Badung I.B. Surya Suamba pada rapat koordinasi yang digelar di Mangupura, Kamis.
Rakoor yang diprakarsai oleh KPK tersebut menjadi strategi penting dalam pencegahan korupsi. Fokus utama dari rapat ini adalah penertiban aset daerah, optimalisasi pajak, dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Surya Suamba menekankan pentingnya membangun sistem pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel.
Surya Suamba juga menyatakan bahwa Pemkab Badung berkomitmen untuk mempercepat proses sertifikasi aset tanah pemerintah. Hal ini bertujuan agar seluruh aset memiliki legalitas yang kuat dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Badung.
Dalam kesempatan yang sama, Kasatgas Korsup Wilayah V.2 KPK Nurul Ichsan Al Huda menegaskan pentingnya pengawasan terhadap aset tanah. Menurutnya, masalah aset tanah masih menjadi isu besar di Indonesia dan perlu penanganan serius.
Rakoor ini dijadikan momentum oleh Pemkab Badung untuk memperkuat budaya anti korupsi dan memastikan bahwa pencegahan korupsi berjalan secara sistematis. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Pemkab Badung dan KPK.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
Ikuti Whatsapp Channel Republika