REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil mengatakan, pemkot menargetkan bisa membangun apartemen rakyat di 13 lokasi yang kumuh. Dalam menata kawasan, kata dia, pemkot mengusung tema 'Membangun tanpa Menggusur'.
Menurut Emil, warga miskin bisa tetap menempati lokasi asal mereka setelah konstruksi pembangunan selesai. Warga hanya akan dipindahkan sementara kemudian kembali setelah kondisi lingkungan sudah jauh lebih baik.
“Jadi warga yang tinggal, tinggal di situ, pindah dulu selama masa kontruksi, setelah konstruksi beres dipindahkan lagi ke situ dengan suasana lingkungan sudah jauh lebih keren dan lebih baik,” kata Emil, Ahad (18/9).
Dana untuk pembangunan sedang diusahakan dari Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) sekitar Rp 190 miliar. “Ada 13 lokasi, 1 dari 13 lokasi yang kami perjuangkan, DED (detail engineering design)-nya sudah siap," katanya.
Meskipun pusat melakukan pemangkasan anggaran, Emil optimistis penataan kawasan ini merupakan urusan prioritas. Selain itu, urusan sanitasi juga menjadi prioritas dalam penataan. Karena permasalahannya ada yang kurang secara jumlah atau kurang baik secara kualitas.
“Kami upayakan, kalau APBD tidak memungkinkan, masih ada bantuan dari PDAM, termasuk lapangan futsal, MCK dan air bersih," katanya.
Menurut Emil, salah satu daerah yang akan dibangun apartemen rakyat ini adalah kecamatan Bandung Wetan yang memiliki penduduk sekira 350 ribu jiwa. Saat ini, daerah tersebut masih memiliki permasalahan permukiman. Misalnya, tempat tinggal warga yang masih kurang.
Oleh karena itu, kata dia, Pemkot akan membangun apartemen rakyat di tanah milik Pemkot Bandung yang cukup luas. Lokasinya, di belakang mal Balubur Town Square dengan luas sekitar 1 hektare.
Targetnya, menurut Emil, apartemen tersebut dibangun pada 2017, mendatang. Anggaran yang dibutuhkan, lebih dari Rp 80 miliar. “Mudah-mudahan 2017 bisa kita perjuangkan dengan anggaran kurang lebih Rp 80 mliiar bisa untuk sekitar 300 kepala keluarga yang sebelumnya hanya 130 kepala keluarga,” katanya.
Pemkot Bandung, kata dia, memprioritaskan kawasan ini karena sebelumnya kumuh. "Sesudahnya Insya Allah tertata dengan baik,” katanya.
Dikatakan Emil, untuk mengetahui daerah kumuh di Kota Bandung, Pemkot Bandung memiliki program mapay lembur. Program in dibuat untuk meneliti aset-aset pemkot. Karena, penertiban aset diperlukan agar Pemkot Bandung bisa mengejar WTP.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
