Jumat 02 Sep 2016 20:33 WIB

DPR Desak Pemerintah Tata Pramuwisata Ilegal Cina

Red: Ilham
Wisatawan Cina (Ilustrasi)
Foto: Google
Wisatawan Cina (Ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Anggota Komisi X DPR, Wayan Koster mendesak pemerintah mencarikan jalan keluar terkait keluhan pengurus asosiasi biro perjalanan wisata. Mereka mengeluhkan maraknya pramuwisata ilegal asal Cina.

"Penunjang sektor pariwisata, seperti keberadaan pramuwisata perlu ditata kembali agar tidak sampai merugikan sektor andalan Indonesia," katanya di Denpasar, Jumat (2/9).

Ia mengatakan, langkah penataan bisa dilakukan perlahan untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Terlebih kunjungan wisatawan asal negeri Cina mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahun.

"Dalam menyambut kunjungan wisatawan Cina tersebut juga harus diimbangi dengan mempersiapkan infrastruktur penunjang, salah satunya kesiapan SDM dalam bahasa Mandarin. Sehingga para turis akan merasa nyaman dan mendapatkan informasi yang benar terkait objek wisata maupun budaya Bali," kata Koster yang juga Ketua DPD PDIP Bali.

Menurut dia, adanya keluhan dari pengurus asosiasi perjalanan wisata perlu mendapat respon segera, sehingga tidak sampai merugikan semua pihak dengan kunjungan wisata Cina tersebut. "Laporan dan data yang disampaikan pengurus asosiasi perjalanan wisata harus mendapat respon dari pemerintah dan instansi terkait. Langkah itu dilakukan agar tidak sampai ada pemandu wisata ilegal dari Cina. Karena dampaknya kalau terus dibiarkan maka kita akan rugi," ujarnya.

Kepala Tim Percepatan Pengembangan Sepuluh Destinasi Kementerian Pariwisata, Hiramsyah mengaku tidak mempermasalahkan wisatawan Cina merangkap menjadi pramuwisata. Alasannya turis tersebut tidak ada yang memandu selama di Bali.

"Kementerian Pariwisata sudah tahu di lapangan, ada wisatawan Tiongkok yang nyambi jadi pemandu wisata maupun melakukan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan sektor kepariwisataan," katanya.

Ia mengakui data kunjungan wisatawan asal negeri tirai bambu tersebut saat ini sedang terus naik. Namun di sisi lain, sumber daya manusia (pemandu wisata) di Bali khususnya yang berbahasa Mandarin tidak berimbang atau belum memadai.

"Kami akui itu ada, tapi mau bagaimana lagi, karena jumlah pemandu wisata Mandarin saat ini memang terbatas jumlahnya. Dari pada kita kehilangan wisatawan Cina yang jumlahnya semakin bertambah, untuk sementara waktu, tidak apa menggunakan pemandu wisata dari orang Cina. Tapi pelan-pelan akan kami benahi, dan akan kami tata," katanya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement