REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnana menyampaikan ketidaksetujuannya dengan konsep survei dari Badan Pusat Statistik (BPS). Menurutnya survei BPS sebaiknya hanya menghitung warga dengan KTP DKI saja.
Basuki alias Ahok mengaku sudah meminta pihak BPS menuruti keinginannya. Namun keinginan Ahok urung dipenuhi karena BPS ingin mendata semua warga di Ibu Kota tanpa kecuali. Sebab Ahok menilai warga non-DKI yang tinggal di Ibu Kota ikut menyumbang angka kemiskinan.
(Baca: Jumlah Penduduk Miskin Jakarta Meningkat)
"Nah sekarang semua orang juga suka dong tinggal di Jakarta. Naik bus murah, kesehatan ditanggung, nah itu juga masalah. Kita juga tidak bisa nahan orang pindah, itu bukan KTP DKI. Jadi cara BPS survei itu yang saya katakan, saya tidak setuju konsep survei BPS seperti itu. Saya sempat ngomong gitu loh. Katanya kan jadi memang begitu pak, jadi semua orang yang ketemu di Jakarta itu dinilai," katanya di Balai Kota, Selasa (19/7).
Selain itu Ahok mengatakan faktor penyebab kemiskinan adalah tidak tersedianya perumahan, kesehatan dan pekerjaan buat warga di Jakarta baik itu KTP DKI dan non-DKI. "Dan lagipula mesti tanya BPS, kemiskinan bertambah ini BPS bukan caranya nanya KTP DKI. Semua orang yang ketemu orang di DKI, di tempat kumuh harus dihitung. Kamu tanya sama BPS benar tidak kalimat saya seperti itu. Jadi dia bilang angka kemiskinan naik itu bisa termasuk yang datang terhitung," ujarnya.
Diketahui, warga miskin Jakarta meningkat, 3,75 persen atau sekitar 12-15 ribu orang. Hal ini tak sejalan dengan rapor kemiskinan BPS secara nasional yang menyebut warga miskin Indonesia berkurang, khususnya di perkotaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
