REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan menyiapkan program kolaboratif penanggulangan kemiskinan di wilayah perkampungan di Jakarta. Hal ini disampaikan Anies dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi DKI Jakarta di Ruang Pertemuan Blok G, Balaikota Jakarta, pada Kamis (12/12).
Rakerda ini menghasilkan deklarasi pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) berbasis kawasan untuk pengentasan kemiskinan di Kelurahan Kalibaru. Dipilihnya Kelurahan Kalibaru sebagai proyek percontohan agar bisa bisa diadaptasi di wilayah lain.
Proyek percontohan ini dilakukan dengan kolaborasi antara unsur pemerintah dan non pemerintah yang meliputi akademisi, dunia usaha, organisasi non pemerintah, filantropi serta unsur masyarakat lokal di Kelurahan Kalibaru. Kolaborasi ini melibatkan banyak pihak seluruh unsur pemangku kepentingan.
Diantara beberapa pihak yang terlibat yakni Bappeda (unsur pemerintah), Universitas Indonesia (unsur akademisi), PT Astra International Tbk (unsur dunia usaha), Yayasan Hidung Merah (unsur NGO), BAZNAS (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta (unsur filantropi), serta PKK Kelurahan Kalibaru (unsur masyarakat lokal).
“Kita ingin agar menggunakan salah satu tempat yang paling kompleks masalahnya, dikerjakan secara kolaborasi, dari pemerintah, dari unsur dunia usaha, dari akademisi, dari NGO, dan dari unsur komunitas masyarakat setempat, bersama-sama menyiapkan programnya, merencanakan, dan eksekusi," kata Anies.
Dari pengalaman itu, diharapkan kedepan bisa dimanfaatkan untuk tempat-tempat yang lainnya, sekaligus juga kita punya program CAP (Community Action Plan). "Jadi, kita ingin kampung-kampung yang masyarakatnya berstatus sosial-ekonomi rendah ditingkatkan kesejahteraannya, sehingga nanti menjadi kampung yang baik dan sehat,” jelas Anies.
Mantan Mendikbud ini menekankan, kemiskinan bukan masalah baru, namun bagaimana cara memajukan kesejahteraan umum, menjadi mengentaskan kemiskinan. Kondisi masyarakat saat ini yang sudah jauh lebih baik, menurutnya sudah saatnya bersama-sama berkolaborasi.
Diakui Anies, sekarang bangsa ini berhadapan masalah kemiskinan bersamaan dengan ketimpangan. Dan kalau kemiskinan, menurutnya, maka akan ada komplikasi psikologis, sosiologis. "Karena itu, membereskan kemiskinan di Jakarta menjadi sebuah tantangan unik," imbuhnya.
Di Jakarta, sebut Anies, migrasi atau urbanisasi yang berjalan secara terus menerus. Sehingga ini memiliki satu persoalan yang kompleksitasnya lebih tinggi dibandingkan masalah kemiskinan-kemiskinan di daerah lain di Indonesia.
Anies menggambarkan arus urbanisasi itu menciptakan kehidupan masyarakat miskin Jakarta yang ekstrem. Perkampungan yang padat dengan kondisi kesehatan masyarakat, sirkulasi udara perumahan, intensitas cahaya perkampungan, hingga kondisi psikologis berada dalam kesendirian.
“Hari ini, kita mulai hari ini. Kami berharap sekali tempat ini harus menjadi contoh sukses terkait program pengentasan kemiskinan," harapnya.
Untuk diketahui, dalam rentang waktu lima tahun (2017-2022), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan Tingkat Kemiskinan turun sebanyak 1 persen, yakni dari 3,78 persen pada tahun 2017 menjadi 2,78 persen pada tahun 2022, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
