REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Sekda Kabupaten Tangerang Iskandar Mirsad meyakini pelaksanaan penertiban Kampung Baru Dadap, Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang pada 26 Mei mendatang akan tetap berjalan lancar. Meskipun hingga kini warga belum menerima penertiban tersebut.
"Kami optimistis lancar. Tapi jangan sampai kesalahpahaman ini ada korban," kata Iskandar di Pendopo Kabupaten Tangerang, Jumat (13/5).
Iskandar menyebut ketidaksediaan warga terhadap penertiban kampungnya tersebut sebagai kesalahpahaman. Hal itu karena menurut dia warga belum memahami maksud yang sebenarnya Pemkab Tangerang melakukan penertiban tersebut.
Dia juga meluruskan tuduhan kepentingan pengusaha pengembang dibalik upaya penertiban tersebut tidaklah benar. Menurut dia kawasan Dadap tersebut merupakan kawasan yang representatif. Dengan letak lokasi yang dekat dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta maka rencana pembangunan pasar ikan, wisata pantai dan wisata kuliner di kawasan tersebut sangat potensial, terutama bagi perekonomian masyarakat setempat.
Iskandar mengaku ada dana CSR dan donatur dari perusahaan-perusahaan di Kabupaten Tangerang yang turut andil dalam menyediakan 400 rumah kontrakan bagi warga yang direlokasi sementara ketika penertiban berlangsung. Selama 1,5 tahun warga dapat menikmati secara cuma-cuma rumah kontrakan tersebut, termasuk pengeluaran untuk listrik yang juga sudah ditanggung.
Sebelumnya Ombudsman Republik Indonesia menyebut dana CSR perusahaan tidak diperbolehkan digunakan untuk kegiatan penertiban. Namun Iskandar menegaskan pemberian kontrakan bagi warga tidak termasuk ke dalam biaya penertiban.
Dana CSR dari perusahaan-perusahaan di Kabupaten Tangerang tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial perusahaan-perusahaan itu. "Para mitra usaha itu CSR-nya kan ada yang untuk bantuan sosial, memerangi kemiskinan, dalam bentuk membangun sekolah, memperbaiki jalan dan sebagainya. Nah, ini salah satu model di mana para mitra usaha kami ini menjalankan kewajibannya. Dan uangnya ini diberikan langsung kepada pemilik kontrakan yang bersangkutan, bukan melalui kami."
Ikuti Whatsapp Channel Republika