REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar membantah kabar yang mengatakan, lahan bekas penggusuran di kawasan Kampung Dadap akan dibangun pengembang. Ia menyatakan, penataan kawasan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang tidak mungkin ada kerja sama dengan pihak swasta seperti yang dituduhkan warga.

"Tidak mungkin ada kepentingan pengembang, ini kan tanahnya negara. Jadi tidak mungkin ada pihak swasta yang boleh memanfaatkan tanah itu. Kecuali kerja samanya dengan kontraktornya, itu beda," ucap dia Pendopo Kabupaten Tangerang, Kamis (19/5).

Tidak hanya itu, Zaki juga menjelaskan kegiatan penataan tersebut bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) RI sebagai pemilik tanah. Sehingga nantinya pembangunan 1.400 rumah deret nelayan menjadi tanggung jawab KemenPUPR dan pembangunannya menggunakan dana dari APBN.

Sementara untuk rusunawanya menggunakan dana dari APBD Kabupaten Tangerang. "Lagi pula, kawasannya, maaf, ruwet begitu, mana ada pengembang yang mau berinvestasi di sana. Ini yang kami lakukan penataan kawasan dan penertiban lokalisasi," ujarnya menegaskan.

Adapun mengenai perencanaannya, Zaki mengaku master plan-nya sudah jelas. Sehingga tahapan-tahapan mulai dari perencanaan hingga pembangunan fisik pun sudah matang, bukan hanya relokasi tanpa ada solusi.

Bahkan tahapan rencana pembangunan fisik dari tahun ke tahun, hingga tahun keempat juga sudah direncanakan dengan matang. Karena dia menyadari pembangunannya mustahil dilakukan dalam satu waktu yang bersamaan.

Menurut Zaki tindakan penertiban yang dilakukan Pemkab Tangerang sudah sangat manusiawi. Mengingat adanya perencaan yang jelas terhadap nasib warga ke depannya.

Sebelumnya sudah melakukan penataan di berbagai kawasan kumuh, termasuk di Kali Prancis. Dan upaya tersebut lancar tanpa ada perlawanan dari warga. Baru di Dadap ini ketika ingin menertibkan lokalisasi Pemkan Tangerang mendapatkan perlawanan dari warga.

Ikuti Whatsapp Channel Republika