REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat pada 1965 merupakan perhatian pertama dan utama pemerintah di antara enam kasus lainnya.
"Sebagai langkah awal, pemerintah meminta Komnas HAM bersama Kemenko Polhukam dan Dewan Pertimbangan Presiden mengadakan simposium untuk mengungkap sejarah tragedi 1965," kata Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat dalam rapat bersama Komisi III DPR di Jakarta, Senin (18/6).
Imdadun mengatakan simposium yang diadakan selama dua hari hingga Selasa (19/4) itu akan menghadirkan para pelaku dan saksi sejarah dari berbagai perspektif untuk mengungkap kebenaran yang ada seputar 1965.
Dia berharap hasil dari simposium itu konstruktif dan bisa menjadi awal untuk pengungkapan kebenaran dan penyelesaian pelanggaran HAM berat 1965. "Ini bukan langkah awal, tetapi juga bukan yang terakhir karena perjalanan untuk mengungkap dan menyelesaikan pelanggaran HAM berat 1965 sangat panjang," tuturnya.
Imdadun mengatakan Komnas HAM dilibatkan dalam beberapa pertemuan mengenai peristiwa seputar 1965 di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Dalam pertemuan-pertemuan terakhir, pemerintah telah berkomitmen untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM 1965.
"Komnas HAM juga mendorong agar penyelesaian pelanggaran HAM berat bisa menjadi agenda nasional. Komnas sedang mendorong penyelesaian menggunakan pendekatan non-yudisial, tanpa menghentikan proses yudisial yang seharusnya berjalan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
