Kamis 17 Mar 2016 22:18 WIB

Ini Beda Landasan Adhyaksa dan Ahok dalam Pembangunan Jakarta

Rep: Amri Amrullah/ Red: Teguh Firmansyah
Adhyaksa Dault
Foto: istimewa
Adhyaksa Dault

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kandidat calon gubernur DKI Adhyaksa Dault mengungkapkan akan melanjutkan program Gubernur Basuki Tjahaja Purnama jika terpilih.    Ia mengakui ada beberapa kelebihan dari program Ahok di Jakarta yang bisa dipertahankan.

"Pak Ahok sudah melakukan banyak hal. Apa yang dilakukan oleh Pak Ahok jangan juga dikatakan tidak ada, banyak yang sudah dilakukan. Kalau saya jadi gubernur saya ambil yang baik," katanya kepada wartawan Kamis (17/3).

Adhyaksa setuju dengan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dengan kebijakan memfungsikan kembali wilayah terbuka hijau seperti semula. Biopori perlu dijalankan lagi. Dengan demikian, pembangunan Jakarta selain fisik perlu mengembalikan fungsi ibukota seperti sedia kala.

Ini seperti apa yang dikonsepkan Bung Karno dengan membangun Jakarta fokus pada ruang terbuka hijau dan fasilitas umum dan fasilitas khusus (fasos fasum). Seperti membangun monas, lapangan banteng, komplek olahraga Senayan, itu semua ruang terbuka hijau.

Tapi  di sisi lain, menurut dia saat ini Jakarta juga berubah dengan pembangunan gedung, hotel dan mall, yang tidak mengindahkan aturan tanah negara. "Kalau saya jadi gubernur, saya hampir akan melakukan moratorium, artinya memperketat pembangunan mall dan gedung serta universitas di Jakarta," ujar Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka ini.

Baca juga, Putra Dhani, Al Ghazali: Saya tidak Mungkin Pilih Ahok.

Selain itu ia menegaskan yang membedakan dirinya dengan Ahok dalam pembangunan Jakarta, berlandaskan pada nasionalisme religius. Ketika Ahok berbicara penanganan pekerja seks komersial (PSK), dengan memberi sertifikat dan dikumpulkan di rumah susun dengan dijaga kesehatannya. Adhyaksa berbeda pandangan dengan ini.

Menurut dia, PSK harus dibuat beralih profesi, karena bagaimanapun pemerintah tidak boleh memfasilitasi cara seperti itu. Terbukti alih profesi bisa dilakukan di Surabaya. Kemudian terkait fasos fasum, setiap kelurahan harus ada fasilitas umum memadai. Menurut dia, minimal di setiap Kelurahan ada dua lapangan futsal.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement