REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai, perlu dilakukannya evaluasi terhadap sistem kehadiran anggota dewan. Hal ini untuk mencegah adanya anggota dewan yang mengakali absen dalam rapat paripurna.

Ia mengatakan demikian menyusul dugaan pemalsuan tanda tangan Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto pada lembar kehadiran dalam rapat paripurna.

"Saya kira sistem absen perlu, semacam evaluasi supaya tingkat kehadiran di paripurna juga tinggi walaupun kehadiran sampe 100 persen kadang tidak mungkin," kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (26/2).

Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan agar para anggota dewan berintrospeksi untuk hadir dalam rapat paripurna, terkecuali jika ada urusan yang mendesak.

"Semaksimal mungkin hadir kecuali urgent tidak ada di tempat," kata Fadli.

Ia sendiri mengaku tidak mengetahui detail terkait dugaan titip absen yang dilakukan Setnov. "Karena, memang kadang-kadang kita nggak pernah tahu orang itu bisa datang, bisa jalan, atau memang titip absen," kata politikus Partai Gerindra tersebut.

Lagi pula, kata Fadli, jika memang anggota dewan tersebut tidak bisa hadir dalam paripurna, bisa disertai dengan keterangan. Selain itu juga, jadwal paripurna sendiri sudah ditetapkan sejak beberapa waktu sebelumnya.

"Kan bisa saja sakit, izin, dan sebagainya," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika