REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Rapat Pleno DPP Partai Golkar untuk persiapan munaslub dibatalkan. Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie dikabarkan sedang sakit sehingga pleno yang harusnya membahas kepanitiaan munaslub ditunda.
Rapat Pleno Rabu (24/2) ini seharusnya mengagendakan pengambilan keputusan untuk susunan kepanitiaan yang menjadi usulan dalam rapat pengurus harian DPP Partai Golkar.
Nama-nama susunan kepanitiaan yang diusulkan rapat pengurus harian mulai menuai penolakan. Sosok Nurdin Halid yang akan diusulkan menjadi Ketua Steering Committe (SC) dinilai tidak mencerminkan pesan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM dalam perpanjangan masa berlaku kepengurusan hasil munas Riau.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar hasil munas Riau, Ahmad Doli Kurnia mengatakan, susunan kepanitiaan seharusnya dipilih sesuai tugas dan fungsi pembidangan yang menangani organisasi.
Ia mengatakan, nama Theo Sambuaga sebagai Ketua penyelenggara sudah tepat, karena yang bersangkutan memang ketua DPP bidang organisasi.
Namun, nama Nurdin Halid yang ditunjuk sebagai Ketua SC patut dipertanyakan. Terlebih, sosok Nurdin Halid sudah sering menjadi ketua dalam gelaran seperti ini.
Bahkan dalam munas Bali yang telah memilih Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum, Nurdin adalah sosok yang juga menjadi Ketua SC.
Menurut Doli, kalau pendekatan Tupoksi tidak dapat dilakukan, setidaknya pemilihan ketua SC memenuhi unsur yang diamanatkan SK Menkumham, demokratis, konsolidatif dan berkeadilan.
"Dalam konteks berkeadilan, kenapa bukan yang belum pernah? Pak Nurdin ini kan sudah sering, sedangkan Ketua Bidang di Golkar ada 31, masa tidak ada wajah baru," ujarnya pada Republika.co.id, Rabu (24/2).
Menurutnya, banyak wajah baru yang juga mampu untuk menjadi Ketua SC. Bahkan banyak wajah baru di posisi Ketua Bidang yang netral, tidak menyimpan konflik, serta lebih baik dari nama Nurdin Halid. Meskipun, nama Nurdin Halid masih belum final, karena butuh pengambilan keputusan di rapat pleno DPP Partai Golkar.
Dalam rapat pengurus harian Selasa (23/2) malam, banyak pengurus yang mengkritisi pemilihan Nurdin sebagai Ketua SC. Sebab, posisi SC sangat strategis dalam pelaksanaan munas.
Doli menambahkan, penentangan saat pemilihan Ketua SC di rapat harian justru lebih banyak dari kubu munas Ancol. Diprediksi, kalau rapat pleno DPP Partai Golkar jadi dilaksanakan, akan membuat tensi rapat memanas. Sebab, dinamika saat pengambilan keputusan untuk penentuan susunan kepanitiaan semakin memanas.
Ia mengusulkan untuk mencegah adanya penyelewengan kerja dari panitia, dilakukan rapat pleno untuk meminta laporan kinerja panitia secara berkala. Kalau memang panitia melakukan penyelewengan atau kecurangan dalam menyiapkan munas, maka ada beberapa kemungkinan yang bakal terjadi.
Pertama, akan terjadi keributan di internal panitia sendiri. Kedua, kerja panitia tidak berjalan sebagaimana mestinya. "Ketiga, yang paling parah, rekonsiliasi yang diinginkan bubar," tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika