REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Legislator di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) mendukung perjuangan warga Papua dalam menyalurkan berbagai tuntutan terkait perusahaan tambang PT Freeport Indonesia. Ketua Komisi IV DPRP, Boy Markus Dawir mengaku siap menyalurkan aspirasi pemuda dan rakyatnya terkait sejumlah poin tuntutan kepada pemerintah pusat dan manajemen Freeport.
"Sudah pasti untuk membela kepentingan masyarakat Papua kita pasti akan turun jalan (aksi demo)," kata Boy di Jayapura, Jumat (12/2).
Kita, kata dia, ingin tidak hanya presiden direktur PT Freeport Indonesia adalah orang asli Papua, tapi ada 22 poin yang disampaikan menjadi pokok-pokok pikiran kepada PT Freeport. "Ini semua harus kita bicarkan," katanya.
Selama puluhan tahun perusahaan tambang emas raksasa itu berperasi di Bumi Cenderawasih, kemajuan dan kesejahteraan rakyat Papua belum juga mengalami peningkatan yang signifikan, terutama tujuh suku pemilik hak ulayat.
PT Freeport Indonesia (PT FI) secara resmi telah mengantongi izin perpanjangan ekspor konsentrat setelah kurang lebih dua pekan masa izin ekspornya habis. Selain tak membayar uang jaminan smelter, kuota ekspor Freeport juga ditambah oleh Pemerintah.
Menurut Pengamat Energi dan Pertambangan, Simon F Sembiring, sikap Kementerian ESDM sangat inkonsisten. “Awalnya sangat tegas menyatakan menolak pemberian izin ekspor, nah loh tiba-tiba melemah. Ada apa sebenarnya, siapa di belakang semua ini,” kata Simon, Jumat (12/2).
Mantan dirjen Minerba ini berpendapat, mestinya pemerintah tidak terjebak dalam bujuk rayu dan upaya Freeport yang terus melakukan berbagai cara untuk mendapatkan izin perpanjangan Freeport. “Ini kan sudah jelas, apa yang dilakukan oleh Freeport melanggar UU, jangan pemerintah, Menteri ESDM, Dirjen Minerba ikut melabrak UU,” tuturnya.
Izin ekspor konsentrat PT FI telah dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan pada 10 Februari lalu setelah Kementerian ESDM mengeluarkan surat rekomendasi perpanjangan ekspor ke PT FI sehari sebelumnya.
"Sudah cukup bagi PT Freeport selama ini mengeruk sumber daya alam kita di Papua untuk kepentingan bisnisnya, kali ini mari Freeport membuka diri untuk Papua, kalau tidak seperti tadi saya sampaikan yah, kalau perlu kita tutup Freeport ini biar tidak ada yang dapat keuntungan," ujarnya.
Dengan menutup operasi perusahaan tambang emas yang bermarkas di Amerika Serikat, kata Boy, rakyat Papua tidak akan mati karena masih memiliki sumber daya alam lainnya yang bisa dimanfaatkan guna kepentingan lainnya. "Kalau nanti ada pertanyaan, apakah Freeport tutup orang Papua akan mati? Tidak," kata dia.
"Orang Papua tidak akan bergantung dengan PT Freeport, orang Papua punya makanan khas ada untuk bisa makan dan minum, punya dusun sagu, laut dan dia punya kebun, jadi tidak cukup bergantung dari Freeport saja," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika