Namun penilaian dan prediksi PKS berubah sikap dari oposisi menjadi pendukung pemerintah dibantah anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nurwahid. Dia tidak memahami siapa yang mengembuskan isu bahwa PKS akan bergabung dalam pemerintahan.

Dia kembali menegaskan komitmen PKS untuk berada dalam KMP dan tidak ada keinginan PKS berbagung dalam KIH yang mendukung pemerintahan. Dia menegaskan, pertemuan antara Sohibul dengan Jokowi adalah pertemuan biasa yang sebelumnya juga sudah dilakukan oleh pimpinan KMP lainnya seperti Prabowo Subianto dan Aburizal Bakrie.

Pertemuan itu karena sebelumnya Presiden Jokowi yang sejatinya hadir dalam rakernas PKS, namun berhalangan dan baru bisa dilakukan di istana beberapa waktu lalu itu.

"Kenapa PKS bertemu Presiden kok jadi ramai? Padahal kami adalah anggota KMP terakhir yang bertemu Presiden. Sebelumnya Prabowo, Aburizal dan bahkan Hatta Radjasa sebelum pilpres sempat bertemu Jokowi juga kok. Kami tidak pernah mempermasalahkan hal itu," katanya.

Sejatinya semua anggota KMP bebas melakukan pertemuan apapun, asalkan semua itu dikomunikasikan ke sesama anggota lainnya dan terbuka alasan dilakukannya pertemuan. "Saya rasa anggota KMP bebas bertemu siapapun," kata mantan Presiden PKS dan Ketua MPR itu.

Terkait dengan isu pergantian komposisi atau kocok ulang pimpinan DPR, Hidayat menegaskan bahwa kocok ulang itu kembali menguat ketika PAN kemudian mendukung pemerintah.

Namun DPR sebagai pembuat UU seyogyanya menjalankan UU yang dibuatnya dan kalaupun dilakukan pergantian, maka sebaiknya pada posisi ketua DPR yang telah mengundurkan diri. Komposisi pimpinan DPR diatur UU tentang MPR, DPR, DPD RI dan DPRD (MD3).

"Jadi seyogyanya sebagai pembuat UU, DPR harus jadi pihak yang melaksanakannya paling depan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika