REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dinamika politik di DPR RI tampaknya masih akan dipengaruhi oleh manuver dua poros kekuatan politik yang telah tumbuh sejak akhir periode parlemen 2009-2014.

Dua poros kekuatan yang masih ada, yaitu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Namun dalam perkembangannya menjelang akhir 2015, ada partai di KMP yang mendukung pemerintah.

Adalah Partai Amanat Nasional (PAN) yang telah secara terbuka mendukung pemerintah, meski menyatakan tetap berada di KMP. Diakui atau tidak, sikap PAN--yang mendukung pemerintah tetapi tetap di KMP--telah menyebabkan peta politik di DPR berubah.

Di akhir Desember 2015 juga ada pertemuan elit Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Presiden Joko Widodo. Pertemuan ini ditafsirkan beraneka ragam, termasuk kemungkinan PKS berubah haluan politik.

Sebelum pergantian tahun, tepatnya 31 Desember 2015, tersiar berita bahwa Kementerian Hukum dan HAM mencabut kepengurusan Partai Golkar hasil munas Ancol Jakarta pimpinan Agung Laksono. Namun kementerian ini juga tidak mengeluarkan surat perpanjangan kepengurusan DPP Golkar hasil munas di Riau dan Bali pimpinan Aburizal Bakrie.

Sampai sekarang Golkar konsisten berada di KMP, namun dengan melihat fakta tersebut, tak tertutup kemungkinan terjadinya bargaining position dan deal-deal. Kedua hal itu merupakan hal yang lumrah dan lazim terjadi dalam politik.

Untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh situasi di internal Golkar mungkin bisa dicermati dalam ragam keputusan politik di parlemen. Di tengah sayup-sayup terdengar suara perombakan kabinet, terbesit juga informasi kemungkinan ada kader Golkar masuk kabinet. Entah benar atau tidak, pergulatan-pergulatan politik masih berlangsung.

Karena itu, mulai awal tahun 2016 kemungkinan akan terlihat bagaimana perubahan peta politik itu dalam dinamika pengambilan keputusan di parlemen maupun di pemerintahan. Dengan memprediksi bahwa peta politik berubah, maka hal itu menjadi ujian berat bagi eksistensi KMP.

Ikuti Whatsapp Channel Republika