Jika parlemen dibiarkan lemah maka hegemoni kekuasaan eksekutif akan melahirkan korupsi dan penyimpangan. Dalam banyak contoh yang sudah tampak tapi jarang diapresiasi jelas bahasa kerja DPR dalam pengawasan sangat efektif.
Pansus angket, misalnya, yang pernah dipakai dalam berbagai kasus (dulu Century dan sekarang Pelindo II) jelas menunjukan bahwa korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan eksekutif yang dibungkus rapi dalam kebijakan akhirnya bisa dibongkar.
Ke depan ada kasus Freeport yang sedang diusulkan agar DPR membuat pansus angket. Pansus Freeport akan menjadi metode pembuktian lain yang akan mengungkap bagaimana cara kekuasaan digunakan secara tidak bertanggung jawab.
"Tapi apakah masyarakat sipil dan media masa akan mendukung? Inilah tantangan DPR 2016 agar media dan masyarakat sipil justru menjadikan DPR sebagai mitra dalam mengawasi pemerintahan," katanya.
Memang, kata dia, periode 2014-2015 penuh goncangan yang bahkan menyebabkan ketua DPR justru terjungkal. Keyakinan awal para pimpinan KMP harus dikuatkan kembali bahwa membangun kekuatan penyeimbang legislatif adalah sebuah kemuliaan yang sama saja dengan memimpin eksekutif.
"Apalagi karena Pilpres 2019 akan dimulai lebih awal bersama pemilu legislatif dan popularitas Prabowo saat ini berada jauh lebih tinggi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
