Selasa 05 Jan 2016 09:35 WIB

Tahun yang Berat Bagi Koalisi Merah Putih

Red: Bilal Ramadhan

Petinggi Koalisi Merah Putih (KMP) (dari kiri) Amien Rais, Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie dan Djan Faridz meninggalkan Rutan Guntur usai menjenguk Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali di Jakarta, Kamis (4/6). (Antara/Sigid Kurniawan)

Sekretaris Harian KMP DPR RI Fahri Hamzah?mengakui tahun 2016 merupakan ujian berat bagi koalisi tersebut. "Sejak awal, cukup banyak yang ragu apakah KMP bisa bertahan lama," katanya dalam pernyataan yang disampaikan kepada pers di Jakarta, sebagai refleksi akhir tahun 2015.

Sejak dideklarasikan sebelum Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 muncul sinisme bahwa "Kalau Prabowo menang KMP bertahan tapi kalau Prabowo kalah KMP habis". "Alhamdulillah setahun setelah KMP menguasai DPR dan MPR, koalisi masih bertahan tetapi akhir 2015 lalu KMP menunjukan gejala melemah," katanya.

Karena itu, kata Wakil Ketua DPR RI itu, tahun 2016 ini adalah tahun ujian berat bagi KMP. PAN sudah jelas mengumumkan bergabung dengan pemerintah meski menyatakan tetap di KMP.

Sementara itu, Partai Demokrat dan PKS dalam kasus persidangan Ketua DPR Setya Novanto di Mahkamah Kehoramatan Dewan (MKD) secara bulat mendukung koalisi pemerintah. "Yang bertahan di garis KMP hanya Golkar, Gerindra dan PPP, sementara pemerintah masih 'menggantung' nasib Golkar dan PPP di Kementerian Hukum dan HAM," katanya.

PPP yang berada di garis KMP adalah versi muktamar Jakarta. "Maka apakah KMP masih relevan? Publik harus terus diyakinkan bahwa membangun kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan adalah jalan demokrasi yang niscaya," katanya.

Sebab, kata dia, jika semua kekuatan politik masuk dalam pemerintahan maka akan tercipta oligarki kekuasaan yang berbahaya. Karena itu, membangun legislatif yang kuat adalah ikhtiar mulia yang akan memberikan efek keseimbangan dan sistem keseimbangan (check and balance) dalam tubuh organisasi bernama negara.

Ikhtiar KMP untuk membangun kekuatan penyeimbang seharusnya didukung oleh segenap masyarakat, khususnya masyarakat sipil yang percaya dengan logika demokrasi.

"Tidak akan ada demokrasi yang sehat jika tradisi legislatif tidak berkembang. Keinginan kelompok KMP untuk membangun parlemen yang modern harusnya didukung karena parlemen modern adalah jaminan bagi daulat rakyat agar pengawasan publik pada pemerintahan bisa berjalan efektif," katanya.