Goro-Goro di Jakarta, Begal dan Sampah Ciutkan Nyali Warga

Anggota kepolisian memasangkan garis polisi di barang bukti sepeda motor sesaat sebelum rilis pengungkapan kasus begal di lapangan parkir Polres Metro Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (16/3). (Republika/Raisan Al Farisi)

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (kanan), dan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan usai melakukan pertemuan tertutup di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (25/11).

Polemik TPST Bantargebang pun meluas hingga memicu penghadangan 200 armada truk sampah DKI oleh puluhan warga Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, di Jalan Transyogi, Cileungsi, Senin, 2 November 2015.

Penghadangan itu dilatarbelakangi tuntutan warga setempat yang menginginkan uang kompensasi bau dari truk sampah yang melintas di kawasan mereka. Tak pelak, penghadangan yang berlangsung selama dua hari itu cukup membuat sejumlah kawasan di Jakarta mengalami darurat sampah akibat karena menumpuk di beberapa titik kawasan.

Persoalan Sampah pun membuat Presiden Joko Widodo turun tangan. Pemerintah Kota Bekasi akhirnya menghilangkan batasan waktu distribusi sampah Jakarta menuju Bantar Gebang menyusul adanya instruksi Jokowi.

Instruksi itu disampaikan langsung Kapolda Metro Jaya kepada unsur Musyawarah Pimpinan Daerah Kota Bekasi di Mapolresta Bekasi Kota, Sabtu, 7 November 2015. Isinya agar lintasan truk sampah DKI menuju Bantargebang dibuka 24 jam penuh.

Bahkan Polda Metro Jaya menerjunkan puluhan anggotanya untuk mengawal distribusi truk sampah DKI agar sampai ke Bantar Gebang dengan lancar. Intruksi itu pun membuat Bekasi mati kutu.

Sekretaris Komisi A DPRD Kota Bekasi Solihin mengatakan Wali Kota Bekasi dan DPRD Kota Bekasi dapat memahami dan akan patuh terhadap instruksi itu. "Pada prinsipnya kami bersama Wali Kota Bekasi dapat memahami kondisi darurat yang tengah dialami Ibu Kota," katanya.

Guna mencari jalan tengah, Kepala Dinas Kebersihan Pemprov DKI Isnawa Adji pun memenuhi panggilan DPRD Kota Bekasi sebagai delegasi Pemprov DKI pada Kamis, 19 November. Ia datang untuk berdialog di ruang rapat DPRD Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar, Bekasi Timur. "DKI Berkomitmen melakukan pembenahan di TPST Bantargebang," ujar dia.

Perbaikan sistem pengelolaan sampah DKI di Bantar Gebang menurut dia, telah menjadi skala prioritas Pemprov Jakarta dalam pembahasan penyusunan anggaran kegiatan pada 2016.

Isnawa mengatakan komitmen DKI membenahi sistem operasional TPST Bantar Gebang juga telah ditunjukkan melalui sikap tegas Ahok yang akan memutus kontrak kerja sama TPST Bantar Gebang dengan pihak ketiga. "Kami siap melakukan swakelola pengolahan sampah di Bantargebang bersama dengan Pemkot Bekasi," katanya.