REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mochamad Jasin menyatakan pemerintah DKI Jakarta berpeluang menyalahgunakan anggaran bantuan sosial (bansos). Kesimpulan itu ia dapatkan lewat penelitian KPK mengenai bansos pada 2007-2010 lalu.
Jasin mengatakan kasus korupsi terbilang tumbuh dan hilang lagi. Tapi ia merasa pertumbuhannya lebih besar daripada penurunannya. Salah satu modus korupsi melalui penyelewengan dana bansos yang biasanya diatur oleh pemerintah sebagai pelaksana anggaran.
"Tipikalnya kota-kota lain ya sama saja dengan Jakarta. Seharusnya ada transparansi tentang pengeluaran dana bansos karena umumnya tidak ada pelaporan. Bansos itu harus ada laporan pertanggungjawabannya," katanya saat ditemui pada diskusi publik di Jakarta, (8/12).
Berdasarkan penelitiannya selama di KPK pada 2007-2010, ia menemukan besaran dana total penyelengan bansos mencapai Rp 307 triliun. Penyelewengan pun diakuinya terjadi di tingkat kota, kabupaten atau provinsi termasuk di ibukota.
Ia pun menilai sebaiknya uang yang digunakan untuk bansos perlu dihemat demi pemanfaatan yang efektif. "Uang negara itu perlu dihemat seperti uang bansos bisa untuk membantu rakya seharusnya. Bukan dana bansos malah digunakan incumbent untuk pemilu," jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengimbau kepada masyarakat untuk berperan aktif memberantas korupsi. Sebab ia yakin pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan KPK tanpa peran serta masyarakat.
"Harus kerjasama dengan masyarakat jika ada laporan korupsi di era Ahok. Korupsi itu bisa cepat diproses dengan dukungan masyarakat," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
