REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengacara Ketua DPR RI, Setya Novanto (Setnov), Firman Wijaya mempertanyakan legalitas pemegang alat bukti berupa rekaman pencatutan nama presiden dan Wapres demi mendapatkan saham PT Freeport yang tak lain adalah Maroef Sjamsoeddin.

Menurut dia, rekaman tersebut tidak bisa dijadikan alat bukti, karena Maroef tidak memiliki kewenangan dalam melakukan penyadapan.

"Ya menyangkut validitas (rekaman) alat bukti itu juga penting. Menyangkut legalitas pemegang alat bukti. Dia (Maroef Sjamsoeddin) punya otoritas tidak melakukan hal itu," katanya, Selasa (8/12).

Maka dari itu, Firman meminta dihadirkan ahli terkait penyadapan, untuk mencari tahu keabsahan rekaman tersebut. Sebab, keabsahan tersebut bisa menentukan apakah rekaman atau sadapan tersebut bisa dijadikan sebagai alat bukti atau tidak.

"Sehingga, boleh saja expert itu dijadikan referensi untukk memastikan (Rekaman) ini bisa berlaku sebagai alat bukti atau tidak. Karena alat bukti itu bisa diyakini karena keabsahannya," ujar Firman.

Firman menambahkan, menurut Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) dinyatakan, seorang hakim hanya boleh mengadili berdasar alat bukti yang sah. Sementara penyadapan hanya boleh dilakukan oleh aparat penegak hukum.

"Aparat penegak hukum pasti sudah bisa menilai, memvalidasi bahwa suatu bukti (penyadapan) yang tidak berangkat dari otoritas penegak hukum, tentu penegak hukum sulit menerima ini sebagai alat bukti," jelasnya.

Sebelumnya, Ketua MKD DPR RI, Surahman Hidayat mengatakan akan meminta Polri untuk melakukan uji forensik guna memastikan keaslian rekaman itu.

Hasil uji forensik itu akan digunakan untuk mencocokkan keterangan yang telah diperoleh MKD baik itu dari saksi maupun orang yang diadukan. Surahman berharap, keputusan akhir bisa diambil sebelum DPR memasuki masa reses 18 Desember 2015.

Ikuti Whatsapp Channel Republika