REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Jokowi telah mengambil sikap tegas terkait kasus pencatutan namanya yang disebut-sebut melibatkan petinggi DPR. Demikian juga terkait dengan masalah perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia yang akan berakhir tahun 2012 mendatang.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan, Jokowi telah menyampaikan pandangan akan selalu berpijak pada kepentingan nasional yang menjadi keinginan kuat Pemerintah Republik Indonesia untuk menangani menyelesaikan persoalan Freeport. (Baca: Sudirman Said: Ini Memalukan Republik)
Menurut Seskab, ada empat hal yang menjadi pijakan Presiden Jokowi itu, yang pertama berkaitan dengan royalti maka harus ada perbaikan ataupun royalti yang lebih baik yang diberikan kepada kita. “Kita itu adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, artinya pemerintah Republik Indonesia,” katanya kepada wartawan di kantor Kepresidenan, Jakarta pada Selasa (17/11) sore, seperti dilansir laman Setkab.
Yang kedua, lanjut Pramono, adalah divestasi dijalankan, karena dalam persoalan ini, Undang-undang telah mengatur, kontrak karya telah mengatur bahwa harus ada divestasi. Yang ketiga adalah pembangunan smelter. Dan yang terkahir adalah pembangunan Papua.
Dalam keempat konteks inilah kemudian Presiden kemudian memberikan arahan garis kepada kementerian terkait,” tegas Pramono.
MKD
Adapun berkaitan dengan rumor yang berkembang, isu yang berkembang, wacana yang berkembang, Pramono menegaskan, Presiden Jokowi menegaskan sekali lagi menghormati Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), dan menyerahkan sepenuhnya persoalan itu kepada MKD.
Namun Seskab mengemukakan, bahwa Presiden Jokowi tidak pernah berbicara kepada siapa pun di luar empat konteks di atas.
“Sekali lagi kami tegaskan Presiden sama sekali tidak pernah berbicara kepada siapapun di luar pemerintahan yang terkait empat hal tadi. Sehingga kalau kemudian ada siapapun yang mengatasnamakan Presiden atau juga Wakil Presiden, maka Presiden menyampaikan dengan tegas bahwa itu tidak benar,” ujarnya Seskab.
Menurut Seskab, Presiden Jokowi hanya akan berbicara dalam persoalan konteks Freeport itu terhadap empat hal tadi, yaitu royalti, divestasi, smelter, dan pembangunan Papua.
Maka kalau kemudian sekarang ini berkembang bahwa hal yang berkaitan dengan saham dan sebagainya, menurut Seskab, Presiden menegaskan beliau tidak pernah berbicara kepada siapapun. “Sekali lagi, beliau tidak pernah berbicara kepada siapapun,” tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika