REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Taufik Ridho menilai pergantian nama Koalisi Indonesia Hebat kurang penting sebagai fenomena politik. Kendati begitu, dia menduga, masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) ke dalam partai pendukung pemerintah ikut memengaruhi keputusan KIH.

"Sebagai bagian dari fenomena, saya pikir, enggak signifikan. Itu kan tergantung. Kalau kita istilahkan, apalah arti sebuah nama," kata Taufik Ridho saat dihubungi, Jumat (13/11).

Kamis (12/11) malam, sejumlah elite Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mengadakan pertemuan dengan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla di Istana Negara, Jakarta. Hadir dalam pertemuan tertutup itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Hanura Wiranto, dan Ketum PPP versi Muktamar Surabaya Romahurmuziy (Romi).

Usai pertemuan itu, Romi menyatakan bahwa KIH telah bersepakat mengubah nama menjadi Partai-Partai Pendukung Pemerintah (PPP). Ini juga sebagai penegasan posisi KIH yang kukuh mendukung pemerintah.

"Dalam rapat tadi (12/11) disepakati (KIH) diubah namanya menjadi Partai-Partai Pendukung Pemerintah," jelas Romahurmuziy dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/11).

Taufik melanjutkan, Koalisi Merah Putih (KMP) belum akan menanggapi perubahan nama KIH tersebut. Namun, Taufik memandang dari perubahan nama KIH itu ada ketegasan mengenai partai-partai mana yang oposan dan mana yang propemerintah di parlemen.

Karena itu, Taufik menegaskan, PKS bersama semua partai anggota KMP kian menegaskan posisinya sebagai oposisi terhadap pemerintah. "Ini kan baru sebuah fenomena politik. Dilihat saja nanti bagaimana perkembangan ke depan. Yang dilakukan oleh KMP juga sebagai perimbangan dalam memainkan fungsi check and balances pemerintahan," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika