REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan menjadi salah satu dari tujuh ketua umum partai politik koalisi pemerintahan yang diundang Presiden Joko Widodo dalam pertemuan pada Rabu (25/8). Undangan tersebut disampaikan saat perayaan HUT ke-23 PAN.
"Cerita awal mula kita diundang. Saat ulang tahun ke-23 PAN pada 23 Agustus lalu, Bang Zul menyebutkan kita diundang sama Presiden," ujar Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto, dalam sebuah diskusi daring yang dikutip Ahad, (29/8).
Namun, saat itu tak diberitahu bahwa pertemuan tersebut turut menghadirkan enam ketua umum partai politik koalisi pemerintahan Jokowi. Meski PAN saat itu bukan merupakan bagian dari koalisi, Yandri menyebut pertemuan tersebut berlangsung kondusif.
"Kita hormat pada Pak Jokowi dan kami juga diminta bantuannya dalam membantu kinerja pemerintah," ujar Yandri.
Kendati demikian, dia menegaskan bahwa belum ada pembahasan terkait koalisi ataupun perombakan kabinet dengan hadirnya PAN dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, persatuan merupakan yang utama dalam menghadapi masalah saat ini.
"Intinya, bukan suatu persoalan bahwa kami dianggap politik koalisi maupun tidak koaliasi, tapi bilamana kami dianggap membantu pemerintah, itu suatu kehormatan bagi kami," ujar Ketua Komisi VIII DPR itu.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid tak mempersalahkan bergabungnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Meski begitu, terlalu dini jika membicarakan perombakan atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju.
”Ini terlalu dini, belum tentu. Kita tunggu saja apa yang akan diambil atau tindak lanjut dari pertemuan sore kemarin," ujar pria yang akrab disapa Gus Jazil itu kepada wartawan, Kamis (26/8).
Tak pantas jika pertemuan antara partai politik dan bergabungnya PAN ke dalam koalisi dipandang sebagai ajang bagi-bagi kursi di kabinet. Dia menegaskan, reshuffle atau tidak merupakan hak prerogatif Jokowi.
"Jadi kalau Presiden mau mengambil, mengganti kursi menteri, hari ini, silakan dengan hormat. Dan yang menjadi tolak ukurnya kemampuan kinerja kabinet yang di-reshuffle untuk menghadapi kondisi yang ada," ujar Gus Jazil.