REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (Fitra) mengatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 menjadi tolak ukur dalam realisasi Nawacita yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Apakah poin satu hingga sembilan dalam Nawacita bisa masuk dalam penyusunan APBN dan cukup konsisten ke rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). Ini pertaruhannya," kata Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny Sucipto saat dihubungi Republika.co.id, Jumat (23/10).
Ia mempertanyakan apakah DPR bisa mengesahkan RAPBN terutama untuk menjawab konsep Nawacita tersebut. "Kita lihat apakah proses politis ini dapat mengedepankan kepentingan rakyat," ucapnya.
Isi RAPBN harus memikirkan kepentingan rakyat sesuai konstitusi yang berlaku. Artinya APBN nantinya harus dirancang sesuai Pancasila dan UUD 1945.
Beredar kabar bahwa PDI Perjuangan meminta seluruh anggota fraksinya agar tidak meninggalkan Jakarta sebelum Jumat (30/10). Langkah ini disebut-sebut sebagai sinyalemen bahwa akan ada pemungutan suaran dalam pengesahan nanti.
Menurut Yenny ini menjadi salah satu cara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) untuk mengawal Nawacita dalam penyusunan APBN.
"Wajar saja itu dilakukan. Tidak hanya PDI Perjuangan, partai lain pun pasti ingin memaksimalkan fungsi budgetingnya dalam APBN," kata dia.
Yenny melihat ada beberapa poin krusial dalam pengesahan RAPBN 2016, diantaranya permintaan BUMN dalam Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 44 triliun dan anggaran kesehatan lima persen dari APBN. Tidak semua anggota DPR akan menyetujuinya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika