REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen Perhimpunan Kedaulatan Rakyat Khalid Zabidi berpendapat, alasan penolakan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diajukan Menteri BUMN Rini Soemarno ke dalam APBN 2016 lantaran tidak menjadi penggerak ekonomi, terutama ketika krisis.

"Terbukti, malah menjadi beban pemerintah, memakan uang APBN yang hampir berkisar Rp 69 triliun, itu mau diulangi lagi di RAPBN 2016," kata Khalid kepada wartawan di Jakarta, Ahad (8/11).

Menurutnya, hal itu sebaiknya diuji dengan hasil pada 2015. "Ketika hasilnya sudah bagus, baru dipertimbangkan lagi. Saat krisis seperti ini yang perlu dilakukan pemerintah justru memperkuat ekonomi rakyat kecil, sehingga daya beli masyarakat tetap ada, uang itu seharusnya disalurkan kepada rakyat kecil," kata dia.

Faktor lain penolakan PMN, menurut dia, ada pada Menteri BUMN itu sendiri.‎ Rini Soemarno dinilai memiliki catatan yang buruk dalam pemerintahan Jokowi.

"Pertama, menambah beban utang Indonesia, kedua melakukan proyek-proyek mercusuar kereta cepat yang tidak menguntungkan, baik secara kepentingan nasional maupun kebutuhan kita," katanya.

Soal spekulasi kontroversial yang berkembang, Khalid menerangkan, proyek-proyek besar di BUMN adalah bagian dari bisnis kroninya Rini.

Khalid menduga, Rini Soemarno menggunakan itu untuk kekuatan politik.‎"Makanya, Jokowi kok seperti tidak berkutik kalau sudah ke Rini, bahkan JK pun sudah tidak berkutik kalau ke Rini Soemarno. Karena dia pegang uang," ujar dia.

Sementara itu, Menteri BUMN Rini Soemarno tampak ogah meladeni wartawan saat hendak diwawancarai terkait isu pencopotannya di Kabinet Jokowi usai meresmikan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) BUMN, Ahad (8/11).

Ikuti Whatsapp Channel Republika