REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan, alotnya rapat paripurna DPR RI tentang pengesahan RUU APBN 2016 merupakan bentuk teguran kepada Menteri BUMN, Rini Soemarno.

"Pesan paling kuat dari rapat Paripurna adalah teguran keras kepada Menteri BUMN yang dianggap kurang transparan terkait Penyertaan Modal Negara (PMN)," kata Fahri kepada wartawan, Sabtu (31/10).

Fahri menuturkan, semua fraksi memiliki pandangan serupa terkait PMN, yakni tidak selayaknya uang APBN itu dipakai BUMN. "Seharusnya BUMN lah yang menyumbang deviden, bukan sebaliknya, menggunakan uang negara," kata Fahri.

Sayangnya, ia enggan berkomentar soal keinginan Fraksi PDIP yang meminta Rini dicopot. "Rini jadi beban bagi Presiden Jokowi, dengan apa yang dilakukan Rini dengan memasukan PMN. Proposal Rini soal PMN ditolak," katanya.

Sementara itu, Fraksi PDIP menyatakan setuju RAPBN 2016 disahkan. Tetapi dengan catatan, PMN kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dihapuskan dari RAPBN. "Kami setuju RAPBN 2016, namun dengan catatan bahwa PMN tidak kami setujui. Direalokasikan," kata anggota DPR fraksi PDIP, Effendy Simbolon.

Effendy menyampaikan, fraksinya menyarankan agara PMN direalokasikan dan tidak ditempatkan sebagai modal, tapi sektor padat karya yang langsung menyerap tenaga kerja. Ia menegaskan paradigma berpikir untuk selalu menyuntik BUMN dengan dana negara adalah suatu pola pikir kapitalis.

"Dengan cara diperkuat permodalan, agar bisa menghasilkan kemampuan bayar. Contoh di PLN dipacu terus supaya menciptakan utang, ini guna meningkatkan kemampuan bayar utang PLN supaya bisa utang lagi," katanya.

Effendy pun menyayangkan langkah Pemerintah yang memiliki paradigma kapitalis seperti itu. “Kapitalis? Memang seperti itu" ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika