REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Untuk mendanai berbagai proyek infrastruktur, Pemprov Jabar menerbitkan obligasi atau surat utang. Nilainya, diprediksi mencapai Rp 8 triliun dengan tenor 10 tahun.
Menurut Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, obligasi tersebut segera diterbitkan untuk mendanai sejumlah proyek infrastruktur. Di antaranya bandara dan jalan tol. "Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan Jabar bisa menerbitkan obligasi daerah selambat-lambatnya tahun ini," ujar Deddy kepada wartawan akhir pekan lalu
Deddy mengatakan, untuk menerbitkan obligasi ini, tentunya telah mempertimbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat. Size penerbitan obligasi, sebesar Rp 4 triliun-Rp 8 triliun. Namun, tentu dipelajari PAD-nya.
"Kalau PAD tidak meningkat, menerbitkan obligasi seperti bunuh diri. Karena, ini investasi jangka panjang," kata Deddy.
Deddy meyakini cara ini merupakan pembiayaan alternatif pembangunan infrastruktur. Kesiapan Pemprov Jawa Barat menerbitkan obligasi, dibuktikan dengan kajian tim independen dan beberapa konsultan. Saat ini, proseanya tinggal menunggu prosedur di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dikatakan Deddy, proyek bandara dan jalan tol yang bisa didanai dengan obligasi, di antaranya, Bandara nternasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, tol Cisumdawu, Gedebage-Tasikmalaya, Sukabumi-Ciranjang, dan Ciranjang-Padalarang. Khusus bandara, pihaknya segera melakukan pembangunan.
"Bandara Kertajati anggarannya untuk tahap I Rp 4,3 triliun," katanya.
Tapi, kata dia, Ia akan membangun dulu tahap I sesi I dari tiga sesi. "Jadi jumlahnya enggak sebesar itu, yang penting tahap I sesi I bisa beroperasi," katanya.
Kementerian Dalam Negeri akan mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat melepas obligasi daerah. Namun, dukungan akan diberikan dengan mencermati banyak aspek. Salah satunya, suku bunga yang ditawaan nanti.
Sebelumnya, Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Reydonnyzar Moenek mengatakan, sangat mendukung rencana pelepasan obligasi oleh Pemprov Jabar sebagai alternatif sumber pendanaan untuk membiayai pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka. “Kami memberikan dukungan, dengan prinsip kehati-hatian,” ujar Reydonnyzar di Bandung.
Menurut Reydonnyzar, pihaknya terus mencermati mekanisme, prosedur dan tata kelola. Ia memastikan, yang akan menjadi pertimbangan utama adalah suku bunga obligasi yang ditawarkan Pemprov Jabar sebesar 8,9 persen. “Ada juga debt coverage service ratio yang harus dipenuhi pemerintah daerah. Intinya kami akan mengawal hati-hati untuk menghindari potensi gagal bayar,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
