REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Basuki Tjahaja Purnama menertawai tuduhan sejumlah anggota DPRD, yang tidak mengakui dan mengatakan kalau APBD miliknya bodong.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, menganggap kalau pemanggilan DPRD kepadanya memang sesuai prosedur dan memang harus dipenuhi panggilan tersebut. Tetapi, ia merasa lucu apabila pemanggilan dilakukan untuk membahas kasus Uninterruptible Power Supply, yang menjadi babak awal perseteruan antara DPRD dan Pemprov DKI Jakarta.
Basuki menuturkan kalau untuk membuat atau merevisi APBD, harus ada nota kesepahaman antara Gubernur dan DPRD, dan UPS sudah dicoret dalam nota kesepahaman di awal tahun 2014. Setelah anggaran sekitar Rp 3,4 triliun itu dicoret, barulah ia membuat APBD-P dengan Ketua DPRD saat itu Ferrial Soylfyan, yang didalamnya juga ada prioritas apa saja yang mengharuskan membuat APBD Perubahan.
Basuki menerangkan kalau dalam APBD Perubahan itu disebutkan sejumlah hal, yang diantaranya adalah soal lingkungan, termasuk di dalamnya tentang sampah, alat berat dan truk. Lalu ada juga tentang transportasi, yang di dalamnya terdapat penjelasan PSO, untuk membayar selisih yang harus ditanggung pengelola transjakarta. Namun, dari semua hal tersebut tidak terdapat tentang pendidikan.
Maka itu, Basuki merasa aneh kalau dalam APBD P terdapat UPS yang muncul secara tiba-tiba dan dianggap mendesak atau unggulan, karena uggulan sekolah 47 persen adaah renovasi sekolah di Jakarta yang hancur. Tentang munculnya UPS, ia mengira DPRD tidak mau mengakui kalau mereka yang memasukkannya, lantaran tidak ada dalam e-budgeting.
Basuki mengaku memang menanti-nanti APBD 2015, yang ternyata benar kalau di sana tidak disebutkan UPS, sementara KUA dan PPAS ada, dan kaget saat DPRD justru menuduh APBD yang ia punya bodong. Padahal, APBD yang dimiliki DPRD yang mencantumkan UPS, sehingga, ia menilai DPRD telah malanggar kesepakatan yang tertuang dalam MoU antara eksekutif dan legislatif.
Ia justru merasa senang apabila DPRD memanggil dirinya, karena dalam pemanggilan bisa ketahuan siapa yang bermain. Bahkan, ia menganggap oknum-oknum yang bermain di APBD bodoh, lantaran memanggil dirinya yang justru bisa membuktikan APBD yang mana yang asli dan yang mana yang palsu.
"Oknum-oknum DPRD itu gobloknya minta ampun yang nuduh seperti itu, jadi saya bisa buktikan," kata dia sambil tertawa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika