REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pekerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mendeklarasikan gerakan moral antikorupsi dan antisuap dalam rangka memperingati Kebangkitan Nasional pada 20 Mei 2015.
Koordinator Gerakan Pekerja SKK Migas Antikorupsi dan Antisuap Yapit Saptaputra mengatakan, gerakan yang diinisiasi sejumlah pekerja SKK Migas itu dilatarbelakangi kondisi karut marut industri hulu migas, penyelidikan kasus korupsi migas, dan maraknya pemberitaan mafia migas belakangan ini.
"Hari Kebangkitan Nasional kami jadikan momentum perubahan. Gerakan kami sejalan dengan tuntutan masyarakat maupun perubahan zaman yakni pengelolaan industri hulu migas yang terlepas dari dari korupsi dan suap," katanya.
Menurut dia, pekerja SKK Migas menginginkan lembaganya bebas intervensi kepentingan apapun dan bekerja berdasarkan kaidah keteknikan, "good practice engineering", profesionalisme, dan aturan dan perundangan yang berlaku.
"Fakta di persidangan kita bisa lihat bahwa praktik korupsi dan suap yang terjadi di SKK Migas sebagai intervensi dari luar," katanya.
Ia pun menegaskan pekerja SKK Migas berkomitmen untuk antikorupsi dan antisuap serta meminta perlindungan hukum baik kepada KPK, Polri, Kejaksaan Agung maupun Kementerian ESDM atas pekerjaannya jika menolak perintah atasan yang diduga bertentangan dengan hukum.
Tanpa diganggu masalah korupsi, lanjutnya, pekerja SKK Migas yakin produksi minyak dan gas bumi nasional bisa ditingkatkan dan tetap berkesinambungan.
"Pekerja SKK Migas menolak berbagai intervensi yang akan menodai independensi dalam bekerja yang kerap datang dari pemangku kepentingan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika