REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi I DPR, Ahmad Hanafi Rais meminta negara harus memastikan hubungan multilateral berjalan dengan baik. Ini sebagai bentuk antisipasi kemungkinan buruknya hubungan internasional dengan negara lain akibat eksekusi mati Bali Nine.

"Kerja pemerintah saat ini terutama Kementerian Luar Negeri adalah memastikan hubungan multilateral itu berjalan dengan baik. Harus bisa pisahkan hukum adalah hukum, politik adalah politik," kata Hanafi kepada ROL, Rabu (29/4).

Ia menyarankan pemerintah bisa menyampaikan persoalan hukum adalah hukum. Jadi tidak boleh berdampak pada diplomasi dalam politik dan ekonomi. Menurutnya, negosiasi juga perlu dilakukan untuk tetap mengajak mitra negara lain bisa memahami dan menempatkan masalah pada tempatnya.

Menurutnya, pemerintah harus memisahkan masalah politik dengan hukum yang ditegakkan. Jadi hubungan diplomatis dengan negara lain tidak memburuk akibat hukuman bagi warga dari beberapa negara seperti Australia, Ghana, Nigeria, Brasil, dan Prancis.

Tekanan dari luar, katanya, memang sudah terasa misalnya ancaman Australia yang menarik duta besarnya serta warga negaranya yang ingin memboikot Bali. Selain itu dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia juga sudah mendapat kecaman atas aksi eksekusi mati yang dinilai melanggar hak asasi manusia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika