REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang meminta Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) berpikir ulang mendukung rencana pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ia menegaskan, jangan sampai publik menuding Presiden Jokowi hanya memikirkan elit.
Ia meminta supaya Jokowi melakukan pengecekan untuk mendapatkan informasi yang benar mengenai pembangunan gedung ini. Ia menegaskan, Jokowi harus mendapat informasi yang komprehensif.
"Apalagi harga bahan bakar minyak (BBM) kan naik trus dan menambah beban masyarakat. Dengan adanya tambahan kebijakan ini, jangan sampai Jokowi dicap hanya memikirkan elit," katanya kepada Republika, Ahad (26/4).
Sebastian melanjutkan, Jokowi harus tahu kalau baru saja DPR mendapat tambahan dana sebesar Rp 1,6 triliun di tahun anggaran 2015. Tujuan anggaran ini katanya untuk mendukung kinerja lebih baik.
Faktanya, kata dia, kinerja para wakil rakyat ini belum maksimal. Para wakil rakyat ini justru bertengkar, hingga adu jotos. Sebastian menambahkan kalau DPR juga tidak sensitif dan berlindung dibalik Jokowi.
Mereka mengaku membangun gedung dengan persetujuan Jokowi. Padahal, kata dia, DPR mendapat banyak cap negatif, mulai dari kesan jelek seperti konflik internal, anggota DPR yang suka tawuran, merebut kekuasaan, hingga senang mendapat fasilitas.
"Inilah yang merusak citra dewan dan menyebabkan menurunnya kepercayaan publik ke dewan. Ini membuat DPR semakin terpuruk," ujarnya.
Seharusnya, kata dia, yang menjadi konsentrasi fokus DPR adalah mengembalikan citranya. Tidak hanya itu, anggota DPR juga harus menata lembaga itu sehingga kinerjanya semakin baik. Para anggota legislatif ini juga mendorong disiplin sehingga produktivitasnya meningkat.
DPR juga diminta memperbaiki kinerja sekretariat jenderal, sehingga bisa menyediakan informasi yang dibutuhkan publik. "Artinya membangun gedung baru adalah prioritas sekian," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua DPR Setya Novanto mengungkapkan rencana pembangunan gedung baru DPR, Jumat (24/4). Hal ini dikemukakannya saat pidato penutupan masa sidang III tahun sidang 2014/2015. Setya menyatakan jika kebijakan ini sudah disetujui Jokowi.
Bahkan menurut penuturan Setya, Jokowi akan menghadiri seremoni peletakan batu pertama pembangunan gedung tersebut pada 16 Agustus 2015. Ia mengharapkan pembangunan gedung baru ini akan menjadi ikon nasional serta memperkuat peran representasi DPR Indonesia dengan maksud mendekatkan wakil rakyat dengan konstituennya.
Pembangunan gedung baru diawali dengan pembentukan tim kerja pembangunan perpustakaan, museum, pusat penelitian, dan ruang kerja anggota serta tenaga ahli DPR Indonesia.
DPR berpandangan pembangunan ikon nasional ini akan menjadi warisan bangsa karena setelah 70 tahun Indonesia merdeka dan 17 tahun reformasi, lembaga legislatif belum pernah dibangun secara mandiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika