REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penolakan terhadap ide pembangunan gedung baru DPR terus bermunculan. Center for Budget Analysis (CBA) menilai hal tersebut adalah sinyal adanya politik transaksional antara DPR dengan Jokowi.
Direktur Centre For Budget Analysis (CBA), Ucok Sky Khadafi menganalogikan DPR dan Jokowi saat ini sedang berbulan madu. Yakni hubungan diantara keduanya begitu 'mesra'.
"DPR tak mengusik kebijakan Jokowi yang menyimpang. Seperti kenaikan BBM dan juga perubahan nonklematur APBN 2015," ujarnya, Ahad (26/4).
Gara-gara sikap DPR yang lunak inilah, akhirnya Jokowi memberikan kompensasi politik. Salah satunya adalah persetujuan pembangunan gedung baru DPR.
"Istilahnya ini disebut politik transaksional. Jokowi sedang berterimakasih ke DPR," katanya.
Sebelumnya Jumat (24/4) Ketua DPR Setya Novanto mengungkapkan rencana pembangunan gedung baru DPR. Hal ini dikemukakannya saat pidato penutupan masa sidang III tahun sidang 2014/2015.
Setya mengatakan jika kebijakan ini sudah disetujui Presiden Jokowi. Bahkan menurut penuturan Setya, Jokowi akan menghadiri seremoni peletakan batu pertama pembangunan gedung tersebut pada 16 Agustus 2015.
Ia mengharapkan pembangunan gedung baru ini akan menjadi ikon nasional serta memperkuat peran representasi DPR RI dengan maksud mendekatkan wakil rakyat dengan konstituennya.
Pembangunan gedung baru diawali dengan pembentukan tim kerja pembangunan perpustakaan, museum, pusat penelitian, dan ruang kerja anggota serta tenaga ahli DPR RI.
DPR berpandangan bahwa pembangunan ikon nasional ini akan menjadi warisan bangsa karena setelah 70 tahun Indonesia merdeka dan 17 tahun reformasi, lembaga legislatif belum pernah dibangun secara mandiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika