REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Direktur Advokasi dan Kampanye Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Bahrain mengatakan jangan ada transaksi politik dalam pencalonan Komjen Polisi Badrodin Haiti sebagai kepala Polri yang akhirnya berjalan mulus.

"Jangan sampai ada transaksi politik antara Badrodin dengan DPR untuk memuluskan Budi Gunawan menjabat Wakapolri," kata Bahrain dihubungi di Jakarta, Jumat (17/4).

Bahrain mengatakan reformasi di tubuh Polri belum selesai sehingga Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti memiliki tugas yang tidak ringan. Karena itu, Kapolri juga harus bisa menjaga institusi kepolisian untuk tidak terlibat dalam politik praktis.

Menurut Bahrain, pada masa Orde Baru, ABRI dimanfaatkan sebagai alat politik dan terlibat dalam politik praktis sehingga kekuasaan dijaga oleh militer. "Bila Polri sebagai aparat penegak hukum ikut berpolitik, maka suatu keniscayaan bahwa hukum akan dijadikan sebagai alat untuk menjaga kekuasaan dan itu akan berbahaya. Polri harus bisa netral dan independen dalam menegakkan hukum," tuturnya.

Tentang proses pencalonan Badrodin sebagai kapolri yang akhirnya berjalan mulus, Bahrain mengatakan juga ada faktor kepentingan Polri dalam mempersiapkan pengamanan menghadapi Konferensi Asia Afrika (KAA).

Bahrain menilai Polri perlu memiliki pemimpin yang definitif untuk mengamankan kegiatan internasional tersebut.

Komjen Polisi Badrodin Haiti menjalani uji kepatutan dan kelayakan sebagai kapolri oleh Komisi III DPR pada Kamis (16/4). Setelah menguji, Komisi III secara aklamasi menyetujui Badrodin sebagai calon kapolri.

Pada hari yang sama, rapat paripurna DPR juga secara aklamasi menyetujui Badrodin untuk menjadi orang nomor satu di Korps Bhayangkara. Jumat pagi, Presiden Joko Widodo melantik Badrodin Haiti menjadi Kapolri dan pangkatnya baik dari Komjen Polisi berbintang tiga menjadi Jenderal Polisi dengan bintang empat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika