REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Laporan dugaan adanya korupsi atau 'dana siluman dalam APBD DKI Jakarta 2015 masih belum ada perkembangan signifikan. Hampir sebulan setelah dilaporkan, lembaga antikorupsi ini masih mendalami laporan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Belum ada (perkembangan), masih pengumpulan bahan dan keterangan," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha saat dikonfirmasi, Selasa (24/3).
KPK beberapa waktu lalu sempat meminta data dan keterangan tambahan ke Balai Kota terkait laporan Ahok ini. Data tambahan tersebut langsung diminta oleh tim pengaduan masyarakat (dumas) ke kantor mantan Bupati Belitung Timur tersebut.
Sebelumnya, Ahok membawa semua bukti laporannya ke KPK beberapa waktu lalu. Bukti itu memperkuat dugaan adanya 'anggaran siluman' yang sengaja 'dimainkan' oleh oknum-oknum tertentu.
Ahok geram dengan oknum anggota DPRD yang mencoba mengutak-atik APBD 2015 dalam sistem e-budgeting dengan mengajukan tambahan anggaran. Besaran anggaran tambahan yang menurutnya tak masuk akal itu mencapai angka Rp 12,1 triliun.
Dia menilai ada anggaran dalam ABPD tersebut ditemukan ada yang digelembungkan. Salah satu contoh item yang digelembungkan adalah pengadaan uninterupptible power supply (UPS) untuk komputer yang nilainya miliaran rupiah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika