REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hubungan internasional Universitas Paramadina, Dinna Wisnu menuturkan, untuk menjaga keharmonisan antarnegara, Presiden Joko Widodo harus menjelaskan secara filosofis mengapa harus diperlukan eksekusi warga Brasil mengingat Brasil sudah sejak abad ke-19 tidak menerapkan hukuman mati.

"Mereka ingin warganya dihukum, jika bersalah. Tapi tidak hukuman mati," kata Dina, di Jakarta, Selasa (24/2).

Menurut dia, saat ini jangan sampai sikap keras Brasil dibalas dengan sikap sama. "Saya kira harus ada seni berdiplomasi yang bisa tetap menjaga hubungan diplomasi yang baik antara kedua pihak," ucapnya.

Wakil Ketua DPR dari Demokrat, Agus Hermanto, menjelaskan, hubungan bilateral Indonesia dengan Brasil jangan sampai merenggang. Kedua negara, harus tetap menjalin komunikasi dan hubungan yang baik. "Kita harus memperkuat hubungan dengan mereka. Brasil adalah mitra," ujar Agus.

Hubungan kedua negara belakangan mengalami keretakan terkait dengan hukuman mati yang diterapkan Indonesia terhadap warga negara Brasil. Sejak saat itu, Duta Besar Brasil untuk Indonesia ditarik ke tanah air. Kemudian surat kepercayaan duta besar Indonesia untuk Brasil ditolak Presiden Brasil.

Agus berpendapat, pemerintah belum perlu memanggil duta besar Brasil di Indonesia. Apalagi jika Indonesia melakukan embargo atau boikot terhadap berbagai produk negara tersebut. "Proses diplomasi lebih penting. Ini yang harus dilakukan. Kita jelaskan sejelas-jelasnya kenapa hukuman mati harus dilakukan," katanya.

Hubungan diplomasi dengan Brasil dinilainya akan mampu memperkuat kepentingan Indonesia dalam berbagai bidang. Ekonomi dan pertahanan Indonesia akan semakin diuntungkan dengan adanya hubungan Indonesia dengan Brasil.

Ikuti Whatsapp Channel Republika