REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seakan tak berhenti mendapatkan berbagai serangan dari pihak luar. Setelah para Komisioner KPK satu persatu dilaporkan ke Bareskrim Polri, giliran para pegawai KPK pun ikut mendapat ancaman teror pembunuhan.
Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul menyatakan, ide pengamanan TNI untuk KPK dinilai akan menimbulkan konflik antar lembaga negara. Politikus Partai Demokrat tersebut menjelaskan, kalau meminta bantuan TNI, KPK seakan ingin mengadu domba institusi Polri dengan TNI.
Harusnya, kata dia, jika memang benar ada teror, cukup polisi saja yang melakukan pengamanan. Ini sesuai dengan aturan hukum yang ada. "Kalau tidak seperti artinya KPK tidak patuh pada hukum,” ujarnya, Rabu (12/2).
Dia menyatakan, kalau Jika nanti benar TNI yang mengamankan KPK, kondisi yang terjadi menyebabkan seakan TNI bersama KPK melawan Polri. Padahal, tugas TNI adalah menjaga keamanan negara. “Jadi jangan lah mengajak ajak TNI untuk ikut kisruh yang ada,” kata Ruhut.
Selain itu, Ruhut juga menyayangkan sikap KPK yang cenderung reaktif. Hal itu mengacu sikap KPK yang berkoar koar di media terkait teror yang ada. Menurut dia, hal itu akan membuat situasi menjadi semakin panas. “Kalau memang ada teror yang seharusnya langsung lapor saja pada polisi,” saran Ruhut.