Kamis 12 Feb 2015 16:28 WIB

Aparat Desa Dimintak tak Terlibat Politik Praktis

Aparat desa di Kecamatan Cisayong, Tasikmalaya melakukan teleconference dengan pejabat pusat.
Foto: Antara
Aparat desa di Kecamatan Cisayong, Tasikmalaya melakukan teleconference dengan pejabat pusat.

REPUBLIKA.CO.ID, GORONTALO -- Sejumlah warga Kabupaten Bone Bolango meminta aparatur pemerintah desa dan kecamatan, sebaiknya tidak terlibat kegiatan politik praktis, terutama jelang pemilihan kepala daerah.

Yudo Usman, salah seorang tokoh masyarakat di Bonbol, Kamis (12/2), mengatakan, tahun 2015 daerah ini akan melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati, sehingga saat ini mulai dilaksanakan sosialisasi dari sejumlah kandidat yang ingin ikut pilkada.

Termasuk yang akan maju dan mencalonkan, yakni Bupati Hamim Pou dan Wakil Bupati Kilat Wartabone (incumbent), sehingga tidak menutup kemungkinan dalam sosialisasi akan melibatkan aparat pemerintah, terutama kades dan camat.

"Sudah bukan rahasia lagi, jika calon incumbent, dalam sosialisasi banyak melibatkan aparat pemerintah dan menggunakan faslitas Negara," kata Yudo.

Sehingga itu, kata Yudo, aparat di tingkat kecamatan maupun desa jangan terlibat politik praktis, sebab sangat merugikan masyarakat terutama dalam kebijakan dan pelayanan.

Yudo menjelaskan, biasanya jika ada warga yang tidak mendukung calon incumbent, maka pemerintah desa ataupun kecamatan bahkan sampai tingkat kabupaten, akan mempersulit yang bersangkutan jika ada urusan yang berkaitan dengan pemerintah.

Selain itu, jika ada bantuan maka pemerintah biasanya akan memberikan pada orang-orang tertentu saja, yang sudah didata dan pasti akan mendukung calon incumbent.

Abubakar yahya salah seorang aktivis di Bonbol mengatakan, saat ini mulai nampak adanya keterlibatan pemerintah desa dan kecamatan, untuk mendukung salah satu calon pada pilkada nanti.

"Kades dan camat jangan memihak salah satu pasangan calon dalam pilkada nanti, sebab sebagai pelayanan masyarakat harus bersikap netral dan tidak pilih kasih," kata Abubakar.

Dia menjelaskan, jika ada bantuan dari pemerintah, jangan hanya diberikan kepada warga tertentu saja terutama yang mendukung calon incumbent, tapi harus adil dan menyentuh warga yang tidak mampu, sebab bantuan tersebut menggunakan uang rakyat.

Menurut dia, jika calon incumbent dalam kepemimpinannya banyak membuat program untuk kepentingan rakyat, maka dapat dipastikan yang bersangkutan akan terpilih lagi.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement